https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1436 2026-04-26T22:17:17Z 2026-04-26T22:17:17Z Torimtubun, Hendrikus https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1564 2022-11-16T02:31:00Z 2012-01-01T00:00:00Z

Title: Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat Authors: Torimtubun, Hendrikus Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2011 dan mengetahui kendala apa saja yang ikut mempengaruhi pelaksanaan PEMILUKADA ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada salah satu anggota KPUD Maluku Tenggara Barat Devisi Hukum. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh; Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pun dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga sekarang, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2012-01-01T00:00:00Z Prakoso, Jessika https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1550 2022-11-10T06:16:27Z 2012-01-01T00:00:00Z

Title: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi Di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang Authors: Prakoso, Jessika Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana upaya hukum pada koperasi simpan pinjam dalam mengatasi kredit macet akibat dari debitur yang wanprestasi serta apa hambatan koperasi simpan pinjam dalam mengatasi barang jaminan yang dipindahtangankan hingga membuat penyitaan menjadi tertunda. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui upaya hukum koperasi simpan pinjam dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet oleh debitur serta hambatan koperasi simpan pinjam dalam mengatasi barang jaminan yang dipindahtangankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data yang terdiri dari observasi dan wawancara terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari datadata tersebut kemudian dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian diperoleh; Di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang yang merupakan koperasi simpan pinjam. iii Dalam penyelesaian permasalahan kredit macet akibat debitur wanprestasi ini di Koperasi Sriwijaya Indah Kota Malang di selesaikan dengan cara non litigasi karena dilihat dari segi waktu, biaya, hasil yang dicapai dan itikad baik serta hubungan kedepan lebih baik. Adanya hambatan dalam melakukan pengambilan kembali barang jaminan yaitu barang jaminan yang di jual tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Sriwijaya Indah. Kesimpulan secara umum adalah bahwa penyelesaiannya adalah pihak Koperasi Sriwijaya Indah mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu ada dalam perjanjian kredit Koperasi Sriwijaya Indah yaitu pada pasal 10, pasal 11 dan telah menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang dan pasal yang mengikatnya adalah Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2012-01-01T00:00:00Z Se, Saturninus https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1548 2022-11-10T06:10:16Z 2012-01-01T00:00:00Z

Title: Pertanggungjawaban Polisi Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota) Authors: Se, Saturninus Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah; Bagaiamana Prosedur dan pertanggungjawaban Polisi dalam pelaksaan Kewenangan tembak di Tempat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui bagaimana prosedur tembak di tempat dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi dalam kewenangan tembak di tempat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada kepala kepolisian Unit Pidum dan juga staf kepolisian Unit Pidum. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh; prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat sesungguhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan juga di atur dalam prosedur tetap kepolisian (PROTAP). Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota kepolisian harus berpegang pada undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dalam pasal 14 ayat 1 huruf (i) disebutkan bahwa: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu juga dalam melaksanakan tugas setiap anggota kepolisian harus tetap memperhatikan etika profesinya. Setiap tindakan polisi dalam melakukan tembak di tempat harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada atasannya juga kepada tersangka. Tanggungjawab yang diberikan oleh institusi kepolisian hanya sebatas tindakan medis. Sedangkan dari anggota yang melakukan tindakan (yang melakukan penembakan), membuat surat laporan tugas kepada atasannya. Tetapi apabilah tindakan yang diambil tidak sesuai prosedur maka harus bertanggungjawab secara pidana. Kesimpulan secara umum adalah tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan sebuah tindakan represif dan merupakan upayah terakhir untuk menangkap tersangka yang bersifat mengancam jiwa petugas dan masyarakat. Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku dan harus di pertanggungjawabkan baik terhadap atasannya maupun tanggungjawab terhadap tersangka yang ditembak.

2012-01-01T00:00:00Z Tanamal, Richardo A. M https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1547 2022-11-10T07:18:19Z 2012-01-01T00:00:00Z

Title: Proses Akuisisi Pt.Bpr Sumber Dhana Makmur Menjadi Pt.Bpr Akasia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/Pbi/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Di Pt. Bpr Sumber Dhana Makmur) Authors: Tanamal, Richardo A. M Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana proses dan kendala akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui proses dan kendala akuisisi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada pengurus PT. BPR Sumber Dhana Makmur. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh; Hingga saat ini peran perbankan masih sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia adalah bank based economy, dimana aktivitas ekonomi yang berjalan tidak terlepas dari perbankan sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, munculnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bisa mengawasi dan mengontrol bank lainnya. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian Bank Indonesia mengeluarkan undang-undang yaitu PBI Nomor 8/26/PBI/2006 pasal 69 huruf c agar PT. BPR Sumber Dhana Makmur didorong melakukan proses akuisisi. Dengan melihat undang-undang yang ada kita tahu bahwa kedudukan Bank Indonesia secara hukum sangat kuat. Kesimpulan secara umum adalah dengan adanya kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang maka Bank Indonesia mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur agar permodalan bank BPR perlu diperkuat sehingga perlu adanya proses akuisisi. akuisisi akan berhasil jika perusahaan tersebut menerapkan prinsip good governence dengan membuat suatu standar operasional prosedur dimana menguraikan proses penyelesaian kredit macet, bagaimana mengatasi nasabah wanprestasi, dan adanya alur dokumen yang jelas agar tidak terjadi kelalaian dalam pengikatan kredit.

2012-01-01T00:00:00Z