https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1437 2026-04-26T21:01:59Z 2026-04-26T21:01:59Z Suwoto, Dadang Hatma https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1636 2022-11-21T06:56:00Z 2011-01-01T00:00:00Z

Title: Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kantor Polres Blitar) Authors: Suwoto, Dadang Hatma Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta apakah hambatan dalam melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data terdiri dari observasi dan wawancara terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh; Di Polres Blitar terdapat penyidik anak yang bertugas sebagai penyidik anak yaitu tediri dari Polwan dan Polisi penyidik. Dalam pelaksanan penahaan tersangka anak di ditahan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan kejaksaan demi kelancaran proses penyidikan. Dalam masa penahanan ini, tersangka juga dapat mengajukan penangguhan penahaan kepada penyidik dengan alasan tertentu. Dalam proses penyidikan petugas penyidik mengalami kendala-kendala yang berasal dari luar maupun dalam. Misalkan saja tidak adanya laporan dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta belum adanya psykolog anak yang membantu mengembalikan mental sang anak pasca pemeriksaan Kesimpulan secara umum adalah bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak ini telah secara berdasarkan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana )

2011-01-01T00:00:00Z Lejap, Blasius Dogel https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1635 2022-11-21T06:51:42Z 2011-01-01T00:00:00Z

Title: Upaya Malang Corruption Watch Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Malang Raya Authors: Lejap, Blasius Dogel Abstract: Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana upaya dan kendala Malang Corruption Watch (MCW) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui upaya Malang Corruption Watch (MCW) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Malang Corruption Watch (MCW) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada pengurus MCW. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh; Sebagai LSM, peran MCW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam pasal 41 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. PP No 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan pasal 2 yang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan amanat UU diatas MCW membentuk pos-pos pengaaduan, kliping media dan melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi berupa bukti-bukti petunjuk dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Adapun kendala yang dialami adalah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak masyarakat yang diatur dalam UU sehingga berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkaan dugaan korupsi pada posko pengaduan yang dibuka oleh MCW, minimnya tenaga relawan, adanya acaman fisik dan non fisik terhadap aktivis anti korupsi dan lambannya respon aparat hukum dalam menanggapi laporan. Kesimpulan secara umum adalah dengan diberikan kewenangan kepada LSM maka MCW melalui program kerjanya telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Malang Raya meskipun ada kendala yang dihadapi.

2011-01-01T00:00:00Z