https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1435 2026-04-23T11:25:41Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1544 Title: Upaya Penyelesaian Secara Damai Kekerasan Suami Terhadap Istri Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu (Studi Di Polres Malang Kota ) Authors: Galhos, Pantaleao Pinto Abstract: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang. Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakan dalam penanganan KDRT karena penanganannya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakan formulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, mediator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi. 2013-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1541 Title: Efektifitas Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah Melalui (Larasita) Studi Di Kantor Bpn Kabupaten Malang Authors: Gama, Nilton De Sousa Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah hak-hak atas batasan tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Malang. sehingga anggapan dari masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu sangat sulit, terkesan lama dan biayanya sangat mahal. Dan diperparah dengan munculnya calo-calo yang berusaha mencari keuntungan dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itulah, pemerintah meluncurkan program inovatif dalam bidang pelayanan di Kantor Pertanahan Nasional yang dikenal dengan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah). Hal ini didasarkan pada Perkaban No. 18 Tahun 2010 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Larasita merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak dengan mekanisme sistem jemput bola. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang mudah, cepat dan murah dalam pengurusan sertifikasi tanah serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas batasan tanah bagi masyarakat Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif mengenai Efektivitas Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Malang dilihat dari pendekatan proses, yang meliputi : efisiensi pelayanan (waktu & biaya), prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan, responsivitas pegawai serta sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenamya dari variabel/objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Malang, kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator efisiensi pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Kab.Malang terderi dari pegunungan yang mengakibatkan jarak tempuh lokasi pengukuran tanah terlalu jauh selain itu akses informasi tentang Program LARASITA belum diketahui secara merata oleh penduduk Kab.Malang. Disini Penulis menyarankan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk memdukung pelaksanaan Program LARASITA, selain itu peningkatan akses informasi tentang Program LARASITA melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Kelurahan seluruh Kab.Malang, kemudian diharapkan juga kesadaran dari pihak Masyarakat selaku Pemohon untuk mengikuti Program LASITA di Kabupaten Malang. 2013-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1536 Title: Perlindungan Hak Pasien Atas Rekam Medik ( Medical Record) Dalam Pembuktian Kasus Malpraktik Dokter ( Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No.2966 K/Pdt/2009 ) Authors: Hurman, Maria Agustini Florence Abstract: Peraturan di bidang kesehatan merupakan manivestasi dari harapan akan adanya peningkatan mutu pelayana kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan termasuk dokter didalamnya merupakan salah satu unsur yang mendukung upaya peningkatan mutu kesehatan ini. Akan tetapi dalam prakteknya, harapan ini belum dapat diwujudkan dengan optimal. Salah satu contoh kasus adalah yang di alami dr.Salman yang di duga sebagai korban malpraktik dokter di Rumah sakit Omni Medical Center yang melakukan tuntutan secara perdata atas rumah sakit tersebut.Salah satu tuntutannya adalah meminta rekam medik yang dimana dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 pasal 52 (e) menyebutkan bahwa pasien berhak mendapat isi rekam medik. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; apa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien akan haknya atas rekam medik (medical record) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966K/Pdt/2009. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum adalah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 . Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh; Jaminan akan hak pasien yang tertuang dalam pasal 52 Undang-undang Praktik Kedokteran yang diantaranya menyebutkan bahwa pasien berhak atas isi rekam Medik. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 belum memberikan suatu jaminan yang sungguh akan terpenuhinya hak tersebut. Dalam pertimbangannya majelis hakim pengadilan negri menyebutkan bahwa pengadilan negri belum mendapat izin dari pengadilan tinggi dan penggugat tidak memberikan alasan yang mendesak sehingga rekam medis harus diberikan pemanfaatan rekam medik. Pertimbangan ini terasa sangat keliru mengingat pemanfaatan rekam medik itu sendiri sangat dibutuhkan demi proses pengobatan kedepannya dan untuk pembuktian di pengadilan sehingga memberi keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Agung kemudian menegaskan kembali putusan tersebut dengan pertimbanganya yang menyatakan bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pemohon kasasi tidak serius dalam melakukan tuntutannya. Perlindungan yang diharapkan oleh setiap pribadi akan adanya suatu jaminan yang sungguh akan hak-haknya sebagai pasien/pengguna jasa kesehatan dirasa masih belum diperoleh dengan maksimal dan seadil-adilnya. 2013-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1534 Title: Upaya Polri Di Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas (Studikasus Di Unit Lantaspolres Malang Kota ) Authors: Costa, Marcos Da Abstract: Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat danmematikanproses produktivitasmasyarakat. Sepertikecelakaanlalulintas,kemacetanmaupuntindakpidana yang berkaitandengankendaraanbermotoratauMasalahlalulintasmerupakanhal yang sangatrumit. Kecelakaanlalulintasadalahsalahsatudarisekianbanyakmasalahlalulintas yang hadapiolehpemerintahandarihampirsemua Negara di dunia yang memilikijumlahpenduduk yang sangatbesar ,terutama di kota –kota metropolitan. Keadaanjalan yang semakinpadatdenganjumlahlalulintas yang semakinmeningkattersebutmerupakansalahsatupenyebabnya.Misalnyasajapela nggaranrambu-rambulalulintas, kemacetan, kecelakaan, polusiudara, dan lain sebagainya.Untukitupolisilalulintasjugamempunyaivisidanmisiyangsejalandeng anbahasanPOLRIdimasadepan. Masalah yang kitahadapidewasainiadalahmasihtingginyaangkakecelakaanlalulintasjalanraya. Kenyataanmenunjukan, walaupun telah dilakukanupayapenerangandanpenyuluhansertatindakanoperasis epertioperasisimpatik yang dilanjutkan dengan operasi zebra namun jumlah korban akibat kecelakaan lalulintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan 2013-01-01T00:00:00Z