https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1137 Sun, 26 Apr 2026 21:08:07 GMT 2026-04-26T21:08:07Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1288 Title: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Polisi Resort Kota Malang Dan Majelis Pengawas Daerah Kota Malang) Authors: eda, thomas aquinas leza Abstract: Notaris merupakan suatu jabatan profesi tertentu yang memberikan pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh notaris berupa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan pasal 66 Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal 66 dari aturan tersebut disebutkan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris yang menggantikan fungsi dari Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 66 Undang Undang no 30 tahun 2004 yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap notaris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekundernya berasal diperoleh melalui undang undang dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa selama dua tahun setelah terbitnya Undang Undang no 22 tahun 2014, pasal 66 mengenai Majelis Kehormatan Notaris masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis dalam ix Undang Undang tersebut.dalam prosesnya dilapangan Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah terbentuk, namun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah masih belum terbentuk. Dalam prosesnya di lapangan salah satu hambatan yang terjadi adalah peraturan pelaksana dari pasal 66 Undang Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris baru saja diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1288 2016-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1286 Title: Perlindungan Hukum Polresta Malang Terhadap Debitur Wanprestasi Terkait Eksekusi Benda Jaminan Fidusia ( Studi Kasus Di Polresta Malang ) Authors: Santy, Agis Cindy Imaeldha Maya Abstract: Fenomena dewasa ini banyak sekali kasus tentang debitur yang merasa dirugikan karena tindakan kreditur yang seenaknya sendiri saat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Kejadian tersebut membuat debitur mulai berpikir bahwa harus ada perlindungan hukum untuk debitur agar tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian saat melaksanakan eksekusi. Tujuan dari pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah untuk melindungi pihak debitur dan kreditur agar tercapai tujuannya. Apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur dirasa dapat membahayakan d e bi t ur , dalam hal eksekusi jaminan fidusia maka debitur wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian akan memberikan sanksi kepada kreditur yang sudah merugikan debitur dan sanksi tersebut adalah sanksi pidana yaitu pasal 368 dan pasal 369 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kepolisian juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi saat melaksankan eksekusi benda jaminan fidusia. kendala tersebut dapat dibedakan menjadi 2(dua) yaitu kendala dalam penyitaan eksekusi dan kendala pengamanan eksekusi. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan hukum dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat. Di dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 terdapat tujauan yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1286 2016-01-01T00:00:00Z