https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1243 Sun, 26 Apr 2026 21:08:07 GMT 2026-04-26T21:08:07Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1373 Title: Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-02/Men/1999 Tentang Pembagian Uang Service Pada Hotel Pelangi Malang Authors: Radika, Yoga Tri Abstract: YOGA TRI RADIKA (200841013), Pembagian Uang Service*, “Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang”, 6 (enam) buku (2007, 2008, 2009, 2010, 2012). Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pembagian uang service. Hal ini dilatarbelakangi masih adanya kasus-kasus pelanggaran oleh beberapa manajemen hotel yang tidak membagi uang service, uang service merupakan hak pekerja yang wajib dibagi oleh pengusaha, maka hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada hotel. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Hotel Pelangi Malang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer), studi kepustakaan, peraturan perundangundangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder). Data yang diperoleh di lapangan di deskripsikan dan dikelompokkan menurut jenisnya kemudian dari permasalahan yang ada di analisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Hotel Pelangi Malang masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala muncul karena Hotel pelangi Malang mengalami peralihan bintang dan peralihan bintang tersebut memiliki akibat hukum terkait pemotongan uang service. Upaya yang dilakukan pihak manajemen adalah menyesuaikan ketentuan terkait pembagian uang service sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1999 tentang Pembagian Uang Service. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1373 2014-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1370 Title: Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor: 419/Pdt.G/2006/Pa.Kab.Mlg Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Authors: Kurniawan, Venansius Rikyansyah Edy Abstract: Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg, untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di KUA Kec. Pujon Kabupaten Malang. Setelah 1 Tahun menikah ternyata baru diketahui bahwa Termohon II masih terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SWR yang ternyata ketika menikah dengan Termohon I menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dengan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada kenyataan atau pengalaman proses pelaksanaan hukum yang diterapkan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan – peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa dalam perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh Kepala KUA Kecamatan Pujon, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu asas monogami, yang mengatur seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menikah lagi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya penipuan maka terjadi suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah dan menimbulkan akibat perkawinan yang telah terjadi batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing Secara prinsip, pembatalan perkawinan yang di batalkan di Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, Terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Dan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1370 2014-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1369 Title: Penerapan Pasal 340 Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Studi Kasus Putusan No. 188 / Pid.B / 2013 / Pn.Malang ) Authors: jesus, claudino lobato de Abstract: Claudino Lobato De Jesus (200941002) “ Penerapan Pasal 340 KUHP Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Studi Kasus Putusan Nomor :188/ Pid.B/ 2013/ PN. Malang). Dibimbing oleh Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,MHum selaku pembimbing I dan Ibu Agnes Hanum, S.H.,MHum selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan pasal 340 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunhan berencana. Penelitian dilaksanakan di Malang, yaitu Pengadilan Negeri Malang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (Dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP dan Subsidair Pasal 338 KUHP Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan pasal 340 KUHP dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1369 2014-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1284 Title: Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Dalam Rangka Melindungi Cagar Alam Pulau Sempu Di Kabupaten Malang Authors: Humendru, Chandralyn Octoriany Abstract: Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar alam Pulau Sempu. Sebagai pijkan teoritis penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan. Adapun jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar Pulau Sempu belumlah optimal dan belum sepenuhnya menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 2011. Hal tersebut ditunjukan melalui banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, yang berhubungan erat dengan kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Implikasi teoritis menunjukan bahwa, Teori Kelembagaan dapat menjelaskan secara detail pentingnya kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan cagar alam Pulau Sempu. Harapanya setelah adanya penelitian ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai referensi untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam sebuah lembaga pemerintahan sehingga terciptanya keselarasan yang nantinya berdapak positif kepada masyarakat. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1284 2014-01-01T00:00:00Z