https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/409 Thu, 23 Apr 2026 10:35:05 GMT 2026-04-23T10:35:05Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/631 Title: Tinjauan Hukum Adat Dayak Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Garis Keturunan Menyamping (Studi Kasus Di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat) Authors: Edo, Wajidi Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Adat Dayak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terhadap perkawinan sedarah garis menyamping, dan upaya pernyelesaian terhadap kasus tersebut. metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kota Sintang Kalimantan Barat. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang dan wakil bendahara sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang melihat perkawinan sedarah merupakan sesuatu yang dilarang keras untuk dilakukan, karena bertentangan dengan aturan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum adat, hubungan yang masih sedarah terpaksa dikawinkan karena sudah memiliki anak hasil hubungan tersebut. Sedangkan sanksi dari kasus itu sendiri yaitu, jika pihak perempuan belum mengandung atau mempunyai anak, maka akan dipisahkan untuk menghindari sial dan celaka. Perkawinan sedarah yang sudah terjadi, selanjutnya akan dilakukan ritual adat tolak bala, untuk meminta maaf kepada sang pencipta sebagai akibat perbuatan mereka tersebut. Sat, 17 Jun 2017 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/631 2017-06-17T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/630 Title: Perlindungan Hukum Bagi Anak Dan Perempuan Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking); Studi Kasus Di Polresta Kota Malang Authors: Gusmao, Francisca Florbela Abstract: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perdagangan manusia (human trafficking). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan mengumpukan data melalui wawancara. Kepada Bripda. Octaviana Saripansaulfa selaku penyidik pembantu. Hasil wawancara menyatakan bahwafaktor yang mendorong sehingga terjadinya kasus tersebut yaitu faktor masyarakat karena lemahnya pengetahuan/pendidikan termasuk pengetahuan hukum.Faktor pengak hukum intinya perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah human trafficking dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak yang sebagai korban apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat. Faktor ekonomi permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang ada tiga preventif, kuratif dan medis. Salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang.Upaya kepolisian berupa pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang, dapat memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang perlindungan anak, Undangn-Undang No 13 Tahun 2006 tetang perlindungan Saksi dan Korban. Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/630 2017-06-13T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/629 Title: Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Authors: Kurniyawan, Frans Abstract: Usaha peningkatan kesejahteraan umum oleh pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, dan karenanya kebutuhan akan investasi dalam pasar modal. Kebutuhan tersebut memacu perkembangan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk Forex. Seiring dengan perkembangan, muncul masalah-masalah yang mengarah kepada pemenuhan perlindungan hukum nasabah. Pemenuhan perlindungan hukum tersebut berasal dari dua pihak; dari negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Kepala Bappebti, dan dari pialang perdagangan berjangka selaku mitra kerja. Ketentuan yang mengatur lahirnya hubungan nasabah dengan pialang perdagangan berjangka diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang mana unsur-unsur di dalamnya telah memberikan perlindungan hukum yang menjunjung nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap nasabah oleh pialang perdagangan berjangka diberikan dan dapat diukur dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/629 2017-07-04T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/628 Title: Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Rumah Pada Pengembang Perumahan Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pengembang Perumahan Pelita Kebonsari Kota Malang) Authors: Oktalila, Elisabeth Sesaria Ilka Abstract: Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian yang biasa dikeluarkan oleh pengembang perumahan untuk mengikat konsumen yang akan membeli rumah. Perjanjian tersebut dibuat tidak dihadapan notaris dan dibuat oleh pegembang perumahan itu sendiri. Perjanjian biasanya sudah berupa kontrak standart yang telah disediakan oleh pengembang. Tentunya hal tersebut bisa saja dimanfaatkan pengembang untuk menekan konsumen dan menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen, walaupun sebenarnya Undang-Undang no 8. Tahun 1999 telah mencegah hal tersebut untuk terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian Pengikat Jual Beli PPJB rumah pada pengembang perumahan ditinjau dari pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pengembang Pelita Kebonsari Kota Malang dan untuk mengetahui tanggung jawab pengembang terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pengembang Pelita Kebonsari Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden), serta data sekunder diperoleh melalui undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengembang Pelita Kebonsari. Serta pengembang Pelita Kebonsari telah melaksanakan apa yang tertulis dalam pasal 19 Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha. Sun, 11 Jun 2017 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/628 2017-06-11T00:00:00Z