Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Remaja Di Kota Malang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Malang. Dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Malang. Berdasarkan analisis data dan fakta yang penulis peroleh, penulis menyimpulkan antara lain bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Malang berupa pre-emtif (pembinaan), preventif (penyuluhan) dan represif (tindakan). Upaya pre-emtif ini merupakan tindakan yang meliputi pencegahan dengan melakukan pembinaan lalu lintas dengan kehadiran atau kehadiran anggota satuan polisi lalu lintas itu sendiri dengan menanamkan nilai atau norma yang baik agar norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif adalah pencegahan berupa edukasi, sosialisasi atau pembinaan hukum mengenai peraturan lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas. Sedangkan represif melakukan tindakan berupa peringatan, penyitaan dan denda bagi pelanggar lalu lintas. Masih terdapat kendala pelanggaran lalu lintas remaja dalam penegakan hukum oleh polisi lalu lintas Kota Malang. Kendala tersebut berupa faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah kurangnya profesionalisme penegak hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kewenangannya masih menghadirkan beberapa permasalahan. Sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Saran yang penulis sampaikan adalah, mengingat angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka dengan ini pihak kepolisian harus lebih giat lagi dalam menegakkan peraturan lalu lintas agar pada tahun berikutnya jumlah pelanggaran semakin berkurang. sehingga terciptanya masyarakat yang taat dan patuh pada peraturan lalu lintas. Upaya pencegahan dengan mendidik sekolah perlu ditingkatkan karena pelanggaran remaja terus sangat tinggi dan hukuman berat dikenakan pada pelanggar yang melanggar aturan. Pemerintah diharapkan meningkatkan sumber daya yang dianggarkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan oleh kepolisian.