Penegakan Hukum Pidana Positif Terhadap Bisnis Prostitusi Di Kabupaten Malang

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan Pancasila merupakan landasan negara. Sehingga masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya harus berdasarkan terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. dalam praktek sehari-hari ada beberapa kejahatan yang tidak di atur secara yuridis, sehingga hal ini dapat membingungkan masyarakat Indonesia apakah hal yang tidak diatur dalam yuridis ini merupakan kejahatan atau bukan. Masalah kejahatan yang menjadi kesimpang siuran dalam masyarakat yang paling menarik adalah keberadaan bisnis prostitusi, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Didalam KUHP yang di atur hanyalah pidana bagi mucikari atau penarik keuntungan dari wanita tuna susila yang terdapat pada pasal 296 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Selama ini untuk menjerat para pelaku bisnis prostitusi para penegak hukum menerapkan pasal 505, dan Polisi meskipun mengalami kesulitan dalam penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi tetap memiliki berbagai upaya agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum sebisa mungkin di minimalisasi