Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) efektivitas realisasi pendapatan, 2) derajat desentralisasi (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, 3) efektivitas pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah, 4) efektivitas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 5) efisiensi biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 6) efisiensi realisasi belanja, 7) efisiensi realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, 2014 dan 2015 terjadi ketidakstabilan kinerja Pemerintah Kabupaten Belu untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Penyebab permasalahan ini karena realisasi pajak daerah tahun 2014 dan realisasi retribusi daerah tahun 2015 yang tidak mencapai target. Hal ini mengakibatkan terhambatnya program-program pembangunan dan pengembangan daerah Kabupaten Belu. 2) ketergantungan Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat sangat tinggi. Hal ini terbukti pada rasio ketergantungan keuangan daerah dimana tahun 2013 persentase ketergantungan keuangan daerah sebesar 92%. Tahun 2014 dan 2015 persentase ketergantungan keuangan daerah menurun menjadi 88% dan 87%. Penyebab permasalahan ini karena Pemerintah Kabupaten Belu belum efektif dalam melakukan penagihan pajak sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini kurangnya kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dalam teritori Kabupaten Belu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 1) realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 dan tahun 2015 sudah efektif sedangkan pada tahun 2014 belum efektif, 2) derajat desentralisasi (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 masih sangat tinggi, 3) pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah Pemerintah Daerah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 belum efektif sebab ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi, 4) realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sangat efektif, 5) biaya pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 dan 2014 kurang efisien sedangkan tahun 2015 telah efisien, 6) realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2013, 2014 dan 2015 telah efisien dalam hal penghematan terhadap belanja daerah, 7) realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2013, 2014 dan 2015 telah efisien karena realisasi belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu tidak melebihi anggaran belanja yang ditetapkan.