Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Dalam Rangka Melindungi Cagar Alam Pulau Sempu Di Kabupaten Malang

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar alam Pulau Sempu. Sebagai pijkan teoritis penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan. Adapun jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal, teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terkait keberadaan cagar Pulau Sempu belumlah optimal dan belum sepenuhnya menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No, 28 Tahun 2011. Hal tersebut ditunjukan melalui banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan, yang berhubungan erat dengan kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Implikasi teoritis menunjukan bahwa, Teori Kelembagaan dapat menjelaskan secara detail pentingnya kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan cagar alam Pulau Sempu. Harapanya setelah adanya penelitian ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai referensi untuk melakukan optimalisasi kinerja dalam sebuah lembaga pemerintahan sehingga terciptanya keselarasan yang nantinya berdapak positif kepada masyarakat.