Perlindungan Hukum Polresta Malang Terhadap Debitur Wanprestasi Terkait Eksekusi Benda Jaminan Fidusia ( Studi Kasus Di Polresta Malang )

Abstract

Fenomena dewasa ini banyak sekali kasus tentang debitur yang merasa dirugikan karena tindakan kreditur yang seenaknya sendiri saat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Kejadian tersebut membuat debitur mulai berpikir bahwa harus ada perlindungan hukum untuk debitur agar tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian saat melaksanakan eksekusi. Tujuan dari pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah untuk melindungi pihak debitur dan kreditur agar tercapai tujuannya. Apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur dirasa dapat membahayakan d e bi t ur , dalam hal eksekusi jaminan fidusia maka debitur wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kepolisian akan memberikan sanksi kepada kreditur yang sudah merugikan debitur dan sanksi tersebut adalah sanksi pidana yaitu pasal 368 dan pasal 369 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kepolisian juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi saat melaksankan eksekusi benda jaminan fidusia. kendala tersebut dapat dibedakan menjadi 2(dua) yaitu kendala dalam penyitaan eksekusi dan kendala pengamanan eksekusi. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan hukum dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat. Di dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 terdapat tujauan yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.