Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor: 419/Pdt.G/2006/Pa.Kab.Mlg Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Abstract

Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg, untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di KUA Kec. Pujon Kabupaten Malang. Setelah 1 Tahun menikah ternyata baru diketahui bahwa Termohon II masih terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SWR yang ternyata ketika menikah dengan Termohon I menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dengan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada kenyataan atau pengalaman proses pelaksanaan hukum yang diterapkan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan – peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa dalam perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh Kepala KUA Kecamatan Pujon, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu asas monogami, yang mengatur seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menikah lagi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya penipuan maka terjadi suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah dan menimbulkan akibat perkawinan yang telah terjadi batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing Secara prinsip, pembatalan perkawinan yang di batalkan di Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, Terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Dan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.