Penegakan Hukum Terhadap Praktik Modifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Batu)

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetauhi penegakan hukum dan untuk mengetahui tentang praktik modifikasi yang di lakukan oleh masyarakat yang telah melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terjadi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dari analisis data dan fakta yang di peroleh penulis langsung dari pihak Dinas Perhubungan Kota Batu , penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang di lakaukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu ini berupa tindakan tegas tidak mengeluarkan surat jalan dan surat kir pada kendaraan yang telah dimodifikasi dimana tindakan tersebut dengan tujuan pemilik kendaraan bermotor tersebut tidak dapat menggunkan kendaraan nya untuk di kendarai di jalan raya, dengan adanya praktik modifikasi pihak Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan bersama pihak Kepolisian dengan tujuan memberikan tindakan sanksi tilang pada pengendara yang terbukti di modifikasi yang membahayakan keamanan bersama di jalan raya sebagai jalan umum. Untuk metode yang digunakan, menggunakan metode yuridis empiris yang dimana pada metode ini dilakukan dengan observasi dan pengambilan data dengan cara wawancara pada responden yang di tuju. Saran yang penulis sampaikan ialah, dengan adanya pelanggaran dari praktik modifikasi pada kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk pada kendaraan tersebut sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian materi. Dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu membuat pamflet untuk memperingatkan bahwa modifikasi yang di lakukan kendaraan bermotor terutama kendaraan angkut barang dapat membahayakan umum dan menyebabkan kecelakaan. Kegiatan operasi gabungan secara rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dibantu Kepolisian dengan harapan bisa mengurangi praktik modifikasi karena pihak pemilik kendaraan yang sudah di modifikasi dengan di jatuhi sanksi tilang oleh pihak Kepolisian serta kendaraan tidak dapat mengurus kembali surat kir yang di perbarui setiap 5 tahun sekali di Dinas Perhubungan Kota Batu Jawa Timur.