Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat Pengendalian Interen Pada Badan Keuangan Daerah Manggarai

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian interen pada badan keuangan daerah manggarai. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada badan keuangan Daerah Manggarai yang berlokasi di Pemerintah Kota Ruteng Kabupaten Manggarai Tengah, khususnya pada Kantor Badan Keuangan. Dimana ruang lingkup penelitiannya adalah sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah (PAD) sebagai alat pengendalian interen. Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu metode studi kepustakan dan studi lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Permasalahan yang terjadi pada penelitian adalah dimana penerapan tanggungjawab yang kurang jelas, penyelenggaraan prosedur yang kurang sistmatis menyebabkan pertanggungjawaban yang kurang jelas dikarenakan jumlah pegawai penerimaan daerah berkurang atau terbatas karena kurangnya tenaga kerja penerimaan kas yang memiliki kemampuan akuntansi dan masih banyak yang tidak dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan. Bagian bendahara umum daerah (kas daerah) tidak mengarsip slip setoran dan nota kredit, wajib pajak/ atau retribusi tetap menyertakan SKP-D/SKR. Lembar bendahara penerimaan SKPD tidak mengarsip surat tanda setor (STS) dan surat tanda bukti pembayaran (STBP). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pada struktur organisasi badan keuangan, daerah terdapat adanya pembagian tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi berdasarkan peraturan-peraturan bupati manggarai. Namun, dalam prateknya masih memerlukan beberapa penambahan sub-sub seksi pada seksi penerimaan. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah yang disetor langsung melalui BUD (kas daerah) oleh pihak ketiga sudah cukup baik namun, masih perlu diperbaiki karena terdapat kelemahan pada bagian BUD dimana bagian tersebut mengambil alih kewajiban atau tugas wajib retribusi dalam menyampaikan dokumen kepada bagian bendahara penerimaan SKPD.