Penyelesaian Sengketa Pengambilan Bukti Kepemilikan Oleh Pembeli Alih Kredit Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Malang

Abstract

Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengambilan Bukti Kepemilikan Oleh Pembeli Alih Kredit Dalam Perjanjian Pembiayaan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang” ini dilatar belakangi adanya permasalahan pengambilan BPKB pada Perusahaan Pembiayaan oleh pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur namun membayar semua angsuran tepat waktu hingga lunas dan yang debiturnya menghilang. Penulis hendak meneliti bagaimana BPSK Kota Malang menyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pihak yang bukan debitur/ pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur tetapi melunasi angsuran dan apakah hasil putusan BPSK Kota Malang terhadap masalah tersebut memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penulis menggunakan penelitian empiris, penelitian dilakukan berdasar pada fakta dan data yang diperoleh dalam penilitian. Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapat kesimpulan bahwa Penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan yang ditangani BPSK Kota Malang berdasarkan itikad baik pembeli alih kredit, dilaksanakan melalui arbitrase yang di dalamnya pernyataan pengadu untuk tidak melibatkan BPSK apabila di kemudian hari ada gugatan dari debitur, yang dengan ini membebaskan Kreditur dan BPSK dari segala tanggung jawab di kemudian hari. BPSK menerima aduan pembeli alih kredit tanpa sepengetahuan kreditur, sebagi aduan konsumen akhir. Putusan arbitrase didasarkan pada tuntutan pengadu berdasar ketentuan teradu dalam mewujudkan tuntutan pengadu. Putusan BPSK Kota Malang telah memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan bagi para pihak tampak pada dictum putusan yang menampilkan keharusan bagi para pihak guna saling mewujudkan kepentingannya masing-masing, dengan tidak mengesampingkan perwujudan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak khususnya perlindungan hukum bagi pengadu.