Penerapan Tarif Retribusi Persampahan Ditinjau Dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

Abstract

Dalam penetapan retribusi jasa umum terkait dengan retribusi persampahan/kebersihan di Kota Malang, pada Pasal 16 telah diatur mengenai besarnya tarif retribusi persampahan/kebersihan yang dicantumkan di dalam lampiran II Peraturan Daerah tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan peraturan tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan. Karenanya penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan yang dilaksanakan di Polehan Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan beberapa problematika seperti (1) implementasi Pasal 16 Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terkait tarif retribusi persampahan/kebersihan Kota Malang di Polehan Kota Malang; (2) penetapan ketentuan nominal tarif retribusi persampahan/kebersihan tersebut dalam perputaran retribusinya di Polehan Kota Malang; dan (3) keterikatan masyarakat di Polehan Kota Malang terhadap peraturan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, karenanya pengumpulan data dilakukan secara langsung didukung dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta data tertulis dari masyarakat Polehan Kota Malang mengenai praktek penerapan tarif retribusi persampahan/kebersihan. Dengan hasil bahwa Perda tersebut tidak terlaksana di Polehan karena masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tersebut, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan swadaya masyarakat itu sendiri dengan penentuan tarif berdasarkan kesepakatan masyarakat itu sendiri sehingga aturan tersebut tidak mengikat bagi masyarakat Polehan. Karenanya perlu diadakan sosialisasi secara rutin terkait peraturanperaturan yang ada di Kota Malang, didukung pula dengan pengawasan rutin tentang pelaksanaannya, serta perlu diadakan lomba terkait peraturan tersebut untuk menarik minat masyarakat serta mendukung pelaksanaan aturan tersebut di Polehan itu sendiri.