Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/592
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPasaribu, Regina Elisabet-
dc.date.accessioned2021-01-12T08:46:24Z-
dc.date.available2021-01-12T08:46:24Z-
dc.date.issued2019-06-20-
dc.identifier.urihttp://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/592-
dc.description.abstractDalam skripsi ini terdapat kekosongan hukum dimana tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang penundaan dari Eksekusi Riil,berdasarkan kasus dari perkara perdata yang diteliti oleh penulis yaitu perkara perdata nomor 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. rumusan masalah tentang apakah penundaan eksekusi riil terhadap benda tidak bergerak pada perkara perdata yang telah disebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dimenangkan dalam kasasi karena penundaan eksekusi pada putusan perkara perdata nomor 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kasus dengan menelaah pada kasus perkara perdata no 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. Hasil dari penelitian adalah tidak ada aturan ataupun hukum khusus yang mengatur tentang penundaan Eksekusi Riil, aturan penundaan dibuat oleh para pihak yang sudah punya persetujuan tentang ditundanya eksekusi. Adapula alasan-alasan ditundanya eksekusi dalam perkara perdata tersebut adalah alasan perikemanusiaan, alasan karena Derden Verzet dan objek eksekusi masih dalam perkara lain, Untuk upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang menang adalah meminta pengadilan melaksanakan sita jaminan agar hak yang melekat dari objek tersebut tidak berpindah kemudian meminta pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi tanpa menerima alasan apapun yang bisa menunda jalannya eksekusi. Kesimpulan dari penulisan ini adalah tidak adanya hukum yang mengatur tentang penundaan dari Eksekusi Riil dan tidak ada upaya hukum yang lebih tegas bagi pihak yang menang dalam perkara tetapi pada eksekusinya terjadi penundaan. Saran untuk pemerintah sebaiknya menambahkan pasal tentang penundaan eksekusi tidak hanya tentang pengertian dari eksekusi, untuk para pihak sebaiknya tunjukkan itikad baik dalam pelaksaan eksekusi.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectEksekusi Riilen_US
dc.subjectPenundaan Eksekusi Riilen_US
dc.subjectUpaya Hukum penundaan eksekusi riilen_US
dc.titleAnalisis Yuridis Penundaan Eksekusi Riil Terhadap Benda Tidak Bergerak Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata No. 138/Pdt.G/2003/Pn.Mlg. (Di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Malang)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nidnNIDN0712085802-
dc.identifier.nidnNIDN0725106301-
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI74201#Hukum-
dc.identifier.nimNIM201541018-
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201541018 - Regina Elisabet P. Cover.pdf497.23 kBAdobe PDFView/Open
201541018 - Regina Elisabet P. bab_1.pdf354.34 kBAdobe PDFView/Open
201541018 - Regina Elisabet P. bab_2.pdf
  Restricted Access
654.59 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
201541018 - Regina Elisabet P. bab_3.pdf
  Restricted Access
401 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
201541018 - Regina Elisabet P. bab_4.pdf223.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.