Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)

Abstract

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni menunggaknya pajak kendaraan yang semakin parah di Kota Malang. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan.Meningkatnya angka tunggakan pajak ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai kewenangan Polantas dalam menegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang surat tanda nomor kendaraannya di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Lalulintas mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak karena penegakan itu dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK.Yang banyak dimengerti oleh wajib pajak adalah polisi menilang karena keterlambatan, namun pihak polisi lalulintas menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra antara wajib pajak dan kepolisian lalulintas atau atar wajib pajak