Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHartomoro, Marvin Jordan-
dc.date.accessioned2021-01-18T03:15:13Z-
dc.date.available2021-01-18T03:15:13Z-
dc.date.issued2019-06-21-
dc.identifier.urihttp://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/615-
dc.description.abstractPertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni menunggaknya pajak kendaraan yang semakin parah di Kota Malang. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan.Meningkatnya angka tunggakan pajak ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai kewenangan Polantas dalam menegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang surat tanda nomor kendaraannya di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Lalulintas mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak karena penegakan itu dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK.Yang banyak dimengerti oleh wajib pajak adalah polisi menilang karena keterlambatan, namun pihak polisi lalulintas menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra antara wajib pajak dan kepolisian lalulintas atau atar wajib pajaken_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectKewenanganen_US
dc.subjectPolisi Lalu Lintasen_US
dc.subjectPajak Kendaraan Bermotoren_US
dc.titleKewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nidnNIDN0712085802-
dc.identifier.nidnNIDN0703047701-
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI74201#Hukum-
dc.identifier.nimNIM201541025-
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201541025 - Marvin Jordan H. Cover.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
201541025 - Marvin Jordan H. bab_1.pdf381.87 kBAdobe PDFView/Open
201541025 - Marvin Jordan H. bab_2.pdf
  Restricted Access
658.8 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
201541025 - Marvin Jordan H. bab_3.pdf
  Restricted Access
706.31 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
201541025 - Marvin Jordan H. bab_4.pdf257.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.