Upaya Penertiban Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Madiun

Abstract

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah karena meningkatnya penggunaan kendaraan di Kota Madiun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun menunjukan peningkatan penggunaan kendaraan bahkan mencapai 50% lebih di setiap tahunnya. Karena banyaknya kendaraan yang memadati jalan-jalan di Kota Madiun, maka pemerintah menyelenggarakan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai juru parkir guna menata kendaraan agar lalu lintas berjalan kondusif. Namun di lapangan, dalam penyelenggaraan parkir ini banyak sekali pelanggaran yang yang dilakukan para juru parkir terutama pelanggaran tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. karena banyaknya bentuk pelanggaran parkir yang terjadi, sehingga dibutuhkanlah upaya penertiban parkir di tepi jalan umum di kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penertiban tarif parkir di Kota Madiun dan juga untuk mengetahui kendala di dalam upaya penertiban tarif parkir di Kota Madiun. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris guna mendapatkan data dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara dan observasi partisipatif. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan penjelasan atas permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini menunjukan masih banyak pelanggaran yang kerap terjadi di lapangan yaitu, penarikan tarif parkir yang tidak sesuai, atribut juru parkir tidak lengkap, penarikan parkir tanpa disertai karcis dan lainnya. Meskipun para pelanggar penyelenggara parkir sudah diberikan sanksi yang cukup tegas dan diberikan peringatan yang tegas terhadap pelanggaran parkir, tetapi pelanggaran parkir masih tetap terjadi di lapangan, hal tersebut karena kurangnya pengawasan yang ketat dan tegas dari Dinas Perhubungan Kota Madiun. Dinas Perhubungan Kota Madiun diharapkan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat serta para juru parkir secara berkala agar masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana peraturan daerah yang berlaku terhadap pengelolaan parkir tersebut. Masyarakat dan juru parkir juga diharapkan agar taat dan tertib terhadap peraturan yang berlaku sehingga kesadaran akan hukum bisa terwujud dimasyarakat.