https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1138 2026-04-26T17:11:14Z 2026-04-26T17:11:14Z Saputro, Wisnu Indro https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1178 2022-10-12T01:58:25Z 2015-01-01T00:00:00Z

Title: Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat ( Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke - Kabupaten Landak- Provinsi Kalimantan Barat ) Authors: Saputro, Wisnu Indro Abstract: Peran kepala adat yang ada dalam masyarakat adalah Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat, Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan hukum adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk-beluk adat dan hukum adat. Dengan fungsi yang demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi adat dan hukum adat dalam masyarakat. Faktor penyebab sengketa Batas tanah ulayat yang kurang jelas atau tidak pasti kurangnya kesadaran masyarakat, pentingnya batas tanah ulayat, penyerobotan, tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah sebagai pengambil keputusan adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi adalah sebelum melakukan perundingan Pasirah meminta ijin kepada Panaraga dan Kepala Desa, memanggil semua pengurus adat, memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil para saksi, Memberikan putusan bagi pihak yang bersengketa.

2015-01-01T00:00:00Z Indriatmoko, Paulus Dading https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1177 2022-10-12T01:51:58Z 2015-01-01T00:00:00Z

Title: Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Yang Mengalami Pemasungan (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang) Authors: Indriatmoko, Paulus Dading Abstract: People With Mental Problems (ODMK) are part of the people in normally who have the same rights as everyone else. Many of those who are experiencing psychiatric problems and then shackled by their families. These condition that make the government assign tasks to the Social Service Malang to prepare them so that later was ready to return to society and can do a job like everyone else. The purpose of this study was to determine the role and constraints of Social Service Malang in handling People With Psychiatric Problems (ODMK) were shackled. Types of research used by the author is juridical empirical approach to the study of the effectiveness of the law. The type of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Meotode qualitative descriptive analysis. People With Mental Problems (ODMK) has been widely available in the development of both medical treatment and social rehabilitation. with the instructions of the Governor of East Java, the governor held a program “free deprivation” by District Social Service Malang and targeting that 2015 is free deprivation. All costs of medical treatment and social rehabilitation financed by the government through the Regional Health Insurance (JAMKESDA) East Java through the Regional Budget (APBD) of East Java Province.

2015-01-01T00:00:00Z P, M. Dwi Chandra Putra https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1175 2022-10-12T01:44:54Z 2015-01-01T00:00:00Z

Title: Penegakan Hukum Pidana Positif Terhadap Bisnis Prostitusi Di Kabupaten Malang Authors: P, M. Dwi Chandra Putra Abstract: Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan Pancasila merupakan landasan negara. Sehingga masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya harus berdasarkan terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. dalam praktek sehari-hari ada beberapa kejahatan yang tidak di atur secara yuridis, sehingga hal ini dapat membingungkan masyarakat Indonesia apakah hal yang tidak diatur dalam yuridis ini merupakan kejahatan atau bukan. Masalah kejahatan yang menjadi kesimpang siuran dalam masyarakat yang paling menarik adalah keberadaan bisnis prostitusi, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Didalam KUHP yang di atur hanyalah pidana bagi mucikari atau penarik keuntungan dari wanita tuna susila yang terdapat pada pasal 296 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Selama ini untuk menjerat para pelaku bisnis prostitusi para penegak hukum menerapkan pasal 505, dan Polisi meskipun mengalami kesulitan dalam penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi tetap memiliki berbagai upaya agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum sebisa mungkin di minimalisasi

2015-01-01T00:00:00Z Florensia, Lia https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1173 2022-10-12T01:37:00Z 2015-01-01T00:00:00Z

Title: Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Penggunaan Alat Ukur Authors: Florensia, Lia Abstract: Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Setiap hari masyarakat menggunakan listrik. Konsumen wajib untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan hak konsumen untuk menggunakannya. PLN harus memberikan pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan terhadap pelanggan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peran dan upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam memberikan perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak-hak konsumen serta kendala apa saja yang dihadapi konsumen untuk menuntut haknya. Lokasi penelitian berada di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak LPKSM dan PLN. Selain itu, data diperoleh juga dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c yang mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal bab IV Pasal 12 huruf a yang mengatur tentang alat ukur, takar, timbang yang wajib ditera dan ditera ulang. Dalam hal ini, ketentuan Undang-Undang tersebut harus benarbenar dilaksanakan, baik pihak konsumen maupun pelaku usaha sama-sama tidak merasa dirugikan. Kurangnya informasi yang benar dan cepat kepada masyarakat membuat banyak sekali pengaduan. Masih ada konsumen yang tidak merasakan langsung pelayanan baik dari pihak terkait yang seharusnya diterima konsumen. Kesimpulannya bahwa hampir sebagian besar masyarakat kurang puas terhadap kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang salah satu tugasnya ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak konsumen sudah melaksanakannya dengan baik, menerima serta bertindak berdasarkan jenis keluhan yang disampaikan oleh konsumen.

2015-01-01T00:00:00Z