<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Community: Skripsi mahasiswa jurusan hukum</title>
  <link rel="alternate" href="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/192" />
  <subtitle>Skripsi mahasiswa jurusan hukum</subtitle>
  <id>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/192</id>
  <updated>2026-04-26T17:10:33Z</updated>
  <dc:date>2026-04-26T17:10:33Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Kota Malang)</title>
    <link rel="alternate" href="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2323" />
    <author>
      <name>Modho, Maria Clarita Bupu</name>
    </author>
    <id>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2323</id>
    <updated>2025-08-28T06:43:01Z</updated>
    <published>2025-07-15T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Kota Malang)
Authors: Modho, Maria Clarita Bupu
Abstract: Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan permasalahan&#xD;
serius yang masih marak terjadi di tengah masyarakat. Meskipun telah terdapat&#xD;
berbagai upaya dan regulasi untuk melindungi korban, banyak perempuan masih&#xD;
mengalami kekerasan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Penelitian&#xD;
ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban&#xD;
kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi kelemahan dan tantangan&#xD;
dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif&#xD;
dan yuridis empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang&#xD;
berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa&#xD;
perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya&#xD;
kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya&#xD;
perlindungan korban, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.&#xD;
Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam&#xD;
rumah tangga perlu diperkuat melalui peningkatan edukasi, kapasitas aparat&#xD;
penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar korban&#xD;
dapat hidup aman dan terbebas dari kekerasan.</summary>
    <dc:date>2025-07-15T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Pemegang Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pembatik Tulis Disabilitas Atas Ciptaan Batik Tulis (Bhakti Luhur)</title>
    <link rel="alternate" href="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2314" />
    <author>
      <name>Ekoputro, Henricus Betrig</name>
    </author>
    <id>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2314</id>
    <updated>2025-08-19T06:10:05Z</updated>
    <published>2025-05-22T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Pemegang Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pembatik Tulis Disabilitas Atas Ciptaan Batik Tulis (Bhakti Luhur)
Authors: Ekoputro, Henricus Betrig
Abstract: Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dan lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut tercipta dengan prinsip deklaratif berdasarkan Undang­ undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang terjadi adalah siapakah pemegang hak moral dan hak ekonomi apabila suatu karya batik tulis dikerjakan bersarna-sama oleh komunitas pernbatik disabilitas Bhakti Luhur. Pembatik disabilitas Bhakti Luhur juga rnerupakan penghuni di Yayasan sosial Bhakti luhur yang mana mereka adalah hasil dari pemberdayaan yang dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji siapakah pemegang hak moral dan hak ekonorni atas situasi tersebut berdasarkan Undang-undang. Penelitian ini juga mernbahas beberapa kendala yang terjadi atas kondisi-kondisi tertentu dan solusi atasnya. Hal tersebut untuk memastikan hak moral dan hak ekonomi pernbatik tulis disabilitas Bhakti Luhur dapat terjamin meski perolehannya tidak sesuai seluruhnya sesuai dengan maksud Undang-undang,&#xD;
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis ernpiris. Metode ini dengan&#xD;
penelitian lapangan dengan observasi ataupun wawancara. Selain itu, sumber data&#xD;
juga diperoleh dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan beberapa temuan baru yang menarik untuk diketahui. Pemegang hak moral dan hak ekonorni berdasarkan Undang-undang&#xD;
adalah Suster Helena Muda selaku orang yang mewakili, sekaligus memimpin kegiatan dalarn komunitas pembatik disabilitas Bhakti Luhur. Hak moral yang diperoleh sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-undang meski terdapat masukan baru hasil dari penelitian ini. Pemegang hak ekonomi dalam hal ini juga Suster Helena Muda. Hak ekonomi yang diperoleh tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang oleh karena kondisi yang terjadi di lapangan. Meski demikian, pemenuhan hak moral dan hak ekonomi pernbatik disabilitas Bhakti Luhur pada akhirnya dapat dipenuhi sesuai dengan porsi yang selayaknya.</summary>
    <dc:date>2025-05-22T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Menurut Hukum Adat Nagekeo</title>
    <link rel="alternate" href="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2260" />
    <author>
      <name>Uko, Yanuarius Mite</name>
    </author>
    <id>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2260</id>
    <updated>2025-08-19T01:52:56Z</updated>
    <published>2025-06-11T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Menurut Hukum Adat Nagekeo
Authors: Uko, Yanuarius Mite
Abstract: Sengketa tanah adat merupakan salah satu permasalahan klasik yang&#xD;
dihadapi Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang tetap berpegang pada tradisi,&#xD;
contohnya di Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa&#xD;
Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, proses&#xD;
penyelesaian, serta hambatan yang ditemui dalam permasalahan sengketa tanah&#xD;
adat. di Desa Lajawajo, dengan merujuk pada hukum adat Nagekeo. Penelitian ini&#xD;
menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data yang&#xD;
diperoleh melalui wawancara dengan para kepala adat dan anggota masyarakat&#xD;
setempat.&#xD;
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sengketa tanah adat sering&#xD;
kali dipicu oleh ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah ulayat yang diwariskan&#xD;
secara lisan dan tidak terdokumentasi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui&#xD;
mekanisme adat yang dipimpin oleh kepala adat (mosalaki), namun proses ini&#xD;
menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman generasi muda&#xD;
mengenai batas-batas tanah adat dan terbatasnya pengakuan dari hukum formal.&#xD;
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dokumentasi yang jelas&#xD;
mengenai batas tanah adat dan penguatan peran lembaga adat dalam proses&#xD;
penyelesaian sengketa, demi menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan&#xD;
hukum adat di Desa Lajawajo.</summary>
    <dc:date>2025-06-11T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Hak Atas Wujud Pelaksanaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas  (Studi di Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang)</title>
    <link rel="alternate" href="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2259" />
    <author>
      <name>Mere, Scholastica Bernadeth C.D</name>
    </author>
    <id>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2259</id>
    <updated>2025-08-14T06:53:03Z</updated>
    <published>2025-05-27T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Hak Atas Wujud Pelaksanaan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas  (Studi di Yayasan Bhakti Luhur Kota Malang)
Authors: Mere, Scholastica Bernadeth C.D</summary>
    <dc:date>2025-05-27T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

