https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2057 2026-04-26T17:11:13Z 2026-04-26T17:11:13Z Jovanca, Cornelia Maria Angelica https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2200 2025-08-13T06:48:06Z 2024-07-30T00:00:00Z

Title: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Batu (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu) Authors: Jovanca, Cornelia Maria Angelica Abstract: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Batu merupakan suatu hal yang ditangani oleh Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB).Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu. Dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Dengan cara mengumpulkan data dan melakukan wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu, dengan metode pendekatan sosiologis Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas P3AP2KB telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup baik. Hambatan yang dialami oleh Dinas P3AP2KB seperti, terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur, serta tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan seksual, menjadi kendala yang harus terus diatasi dan diperbaiki. Dengan ini, menunjukan bahwa dengan pelaksanaan tersebut sudah cukup baik. Juga Dinas P3AP2KB telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang ada.

2024-07-30T00:00:00Z Oktaviana, Fanny https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2198 2025-08-13T04:30:33Z 2024-06-07T00:00:00Z

Title: Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi Yang Berpraktik Melampaui Kewenangannya Authors: Oktaviana, Fanny Abstract: Semakin banyak tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya, diikuti pula dengan makin banyak pengguna jasanya yang dirugikan. Peneliti sebagai seorang dokter gigi pun sering kali menemui pasien yang menjadi korban tukang gigi datang dengan kondisi sakit di gigi maupun jaringan di sekitarnya akibat tindakan dari tukang gigi. Pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat gigi tiruan lepasan saja, namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan tanpa ada pertanggungjawaban hukum terhadap tukang gigi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya dan tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukang gigi harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan dan dapat dijerat dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Pidana, dan Perdata. Pemerintah selama ini pun tidak berperan aktif, tidak pernah memberi pelatihan maupun pengawasan kepada tukang gigi. Konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban hukum tukang gigi melalui pengadilan maupun luar pengadilan, melaporkannya kepada polisi, dan mengajukan tuntutan PMH. Sedangkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif. Pemerintah perlu meninjau kembali aturan yang ada, melakukan pengawasan rutin, menerapkan sanksi yang tegas, juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan serta berani untuk melaporkan ke ranah hukum agar tidak timbul korban lain di kemudian hari.

2024-06-07T00:00:00Z Santi, Maria Immaculata Cantika Anggraini Advena https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2197 2025-08-13T04:23:32Z 2024-07-18T00:00:00Z

Title: Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Authors: Santi, Maria Immaculata Cantika Anggraini Advena Abstract: Kola Malang memiliki salah satu ikon wisaia kolonial berupa Kayuiangan Heritage. Karena banyak penduduk Malang yang berasal dari daerah lain. peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan masalah parkir, Tindakan beberapa petugas parkir yang melanggar hukum membuat banyak orang kesal. Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan pada lahan parkir, antara lain karcis parkir yang tidak selalu diberikan kepada pengguna jasa parkir, karcis yang tidak dipenanggungjawabkan, kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu dan batasan parkir, serta kurangnya edukasi kepada petugas parkir oleh dinas terkait. Penulis (tertarik untuk merumuskan masalah, yaitu: bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang. dan: bagaimana penyelesaian masalah petugas purkir untuk rnewujudkan tala kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data Iriangulasi Metode, Triangulasi Sumber Data, dan Mix Method. Hasil penelitian diperoleh dari kuesioner dengan teknik purposive sampling, bahwa Perda tersebut telah diterapkan secara efektif. Sampel berjumlah 10 orang dan populasi 20 orang perugas parkir resmi di Kayutangan Heritage. Wawancara juga dilakukan dengan instansi terkait, yaitu Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, dan observasi di lokasi penelitian. Meskipun Perda tersebut sudah efektif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya mernperjelas substansl perda dalam hal pengunaan atribut, praktik pernberian karcis, pemetaan lokasi parkir dan rambu-rambu, serta penerapan sanksi alas penyimpangan terhadap perda tersebut. Dengan demikian, penulis rnemberikan saran kepada Pemerintah Kota Malang, Dinas Perhubungen Kota Malang, petugas parkir, dan masyarakat umum bersama­ sama membenahi dan menyempurnakan pelaksanaan Perda tersebut agar terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2024-07-18T00:00:00Z Kautsar, Christian Adam https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2194 2025-08-13T04:03:19Z 2024-07-08T00:00:00Z

Title: Pemaknaan Penistaan Agama Pada Hukum Indonesia Dalam Kajian Hermeneutika Authors: Kautsar, Christian Adam Abstract: Indonesia adalah negara dengan pluralisme masyarakat yang tinggi. Pluralitas ini mencakup keberagaman agama dengan banyaknya agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam pluralisme, konflik timbul karena perbedaan yang tidak disertai dengan toleransi serta pemahaman antara satu sama lain. Penistaan agama menjadi salah satu penyebab konflik yang timbul dalam masyarakat. Indonesia memiliki berbagai peraturan mengenai penistaan agama. Banyak kasus penistaan agama juga telah diputus oleh pengadilan menggunakan hukum yang ada. Problematika muncul ketika aturan tidak dimaknai secara komprehensif dan berakibat pada penerapan hukum yang parsial . Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna hukum positif yang mengatur terkait penistaan agama di Indonesia secara komprehensif dan menemukan bagaimana hakim menyelesaikan kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji hukum positif dan kasuskasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan filosofis yaitu dengan melihat hukum sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat serta adanya penalaran moral dalam setiap hukum. Dalam upaya menafsirkan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus yang terjadi, metode ilmu hermeneutika menjadi alat analisis utama demi memperoleh pemaknaan dan pemahaman yang komprehensif terkait masalah yang akan dijawab pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa penistaan agama di Indonesia secara garis besar dimaknai sebagai tindakan yang menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian dalam masyarakat atas dasar agama. Hakim dan pengadilan menyelesaikan kasus penistaan agama dengan bantuan peran penting dari saksi ahli untuk memperluas pandangan hakim dan memberikan putusan yang komprehensif.

2024-07-08T00:00:00Z