https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/265 2026-04-24T16:41:48Z 2026-04-24T16:41:48Z Muijis, Louis Pascallis Bujana https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2068 2024-06-03T06:43:11Z 2019-01-01T00:00:00Z

Title: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana Authors: Muijis, Louis Pascallis Bujana Abstract: Penelitian ini berjdul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana. Penelitian ini di latarbelakangi masih banyaknya korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, LBH Jakarta menangi 12 kasus salah tangkap dengan total korban sebanyak 26. Semuanya disiksa dan hanya dua kasus yang mendapat ganti rugi karena menang dipengadilan. Sementara LBH Mawar Saron menyebut sepanjang 2010 ampai 2017 mereka menangi 12 kasus salah tangkap. Semuanya dinyatakan bebas, namun tak ada yang mendapat ganti rugi. Terakhir Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut, faktor-faktor apa yang menyebabkan masih sering terjadi korban salah tangakap?. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap? Apa kendala yang dihadapi korban salah tangkap dalam menuntut pemulihan nama baik dan ganti kerugian?. Beradasrkan hasil penelitian maka penyebab masih sering terjadi korban salah tangkap adalah strategi polisi yang masih menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam mengungkap kejahatan. Harusnya penyidik kepolisian harus menggunakan caracara yang lebih profesional ,menghargai hak-hak yang diduga melakukan tindak pidana atas dasar asas praduga tak nersalah. Adapun mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sebenarnya sudah diatur dalam hukum positif, dalam hal ini KUHAP. Namun yang menjadi persolan adalah bagaimana efektifitas pasal-pasal tentang perlindungan hukum tersebut. Dengan kata lain perlu penegakan hukum terkait soal rehablitasi dan ganti kerugian korban salah tangkap. Kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap dalam menuntut rehablitasi dan ganti kerugian terletak pada kendala psikologis,sosial kemasyarakatan dan faktor ekonomi. Faktor Psikologis dimana ada keengganan korban berurusan dengan hukum karna adanya faktor traumatik.

2019-01-01T00:00:00Z Muijs, Gabriel Evander Christianno https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/847 2021-09-15T04:50:18Z 2019-06-24T00:00:00Z

Title: Pengadaan Dan Pengalifungsian Jalan Umum Menjadi Area Parkir Kota Malang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang) Authors: Muijs, Gabriel Evander Christianno Abstract: Bagi setiap orang yang memiliki kendaraan tentu tidak asing lagi dengan kata - kata parkir. Sarana parkir yang ada menjadi sangat penting untuk menertibkan lalulintas jalan di dalam setiap daerah, terutama untuk daerah perkotaan.Baik bagi pengelola lahan parkir swasta atau perorangan dan juga lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah. Dari pentingnya lahan parkir dalam membantu pemerintah di setiap daerah untuk menjaga ketertiban lalulintas khususnya di wilayah Kota Malang sehingga permasalahan parkir di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya di lanjutkan dengan adanya peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dalam proses pengadaan dan pengalifungsian jalan umum menjadi area parkir Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki rencana yang akan dilakukan dan juga rencana yang sedang dilakukan. Setiap rencana yang dilakukan maupun yang akan dilakukan tentu masih mengalami berbagai faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendukung guna tercapainya tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir.

2019-06-24T00:00:00Z Hartomoro, Marvin Jordan https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/615 2021-03-29T06:36:08Z 2019-06-21T00:00:00Z

Title: Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang) Authors: Hartomoro, Marvin Jordan Abstract: Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni menunggaknya pajak kendaraan yang semakin parah di Kota Malang. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan.Meningkatnya angka tunggakan pajak ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai kewenangan Polantas dalam menegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang surat tanda nomor kendaraannya di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Lalulintas mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak karena penegakan itu dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK.Yang banyak dimengerti oleh wajib pajak adalah polisi menilang karena keterlambatan, namun pihak polisi lalulintas menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra antara wajib pajak dan kepolisian lalulintas atau atar wajib pajak

2019-06-21T00:00:00Z Salim, Yuli Agustina https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/614 2021-03-29T06:36:28Z 2019-06-20T00:00:00Z

Title: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Authors: Salim, Yuli Agustina Abstract: Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, akibat hukum, dan kendala normatif perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui penelitian pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan teori dan peraturan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kasus ( case approach ) yaitu metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini adalah keputusan yang telah diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi telah memenuhi keingginan pemohon yang berdasarkan pada Undang – Undang dasar 1945, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan ialah dengan adanya perubahan pada pasal 29 ayat 1 Undang – Undang perkawinan tahun 1974 adanya perubahan atas pihak yang dapat mengasahkan perjanjian perkawinan bukan hanya pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga dapat disahkan oleh notaris, adanya surat KEMENDAGRI No : 472.2/5876/Dukcapil untuk menindak lanjuti pendaftaran perjanjian perkawian untuk dapat mengaitkan pihak ke 3 kedalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3 ialah tidak adanya perlindungan hukum yang melindungi pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan kecuali dalam perjanjian perkawinan tersebut para pihak telah mencantumkan hak dan kewajiban pihak ke 3 secara khusus.

2019-06-20T00:00:00Z