<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/264">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/264</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2069" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1244" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/308" />
        <rdf:li rdf:resource="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/307" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-24T16:41:44Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2069">
    <title>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2069</link>
    <description>Title: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Authors: K.H, Qadhavi Banjasmoro
Abstract: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih sering terjadi&#xD;
di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang mempunyai maksud dan&#xD;
tujuan melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, belum sepenuhnya&#xD;
bisa menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.&#xD;
Dalam penelitian ini berusaha untuk mengangkat permasalahan bagaimana&#xD;
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kendala -&#xD;
kendala apa yang dialami dalam rangką melaksanakan perlindungan kekerasan dalam&#xD;
rumah tangga. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan&#xD;
hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.&#xD;
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian&#xD;
yang berbasis melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan&#xD;
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dikaitkan dengan keadaan atau kondisi nyata&#xD;
yang terdapat ditengah-tengah masyarakat.&#xD;
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap&#xD;
perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah dijalankan tetapi&#xD;
ix&#xD;
belum sepenuhnya mencapai hasil atau belum dapat meniadakan tindak kekerasan&#xD;
dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keengganan korban&#xD;
untuk melaporkan ke Polisi dengan alasan akan membuka aib keluarga yang&#xD;
bersangkutan.</description>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1244">
    <title>Pelaksanaan tanggung jawab usaha Daring terhadap layanan Purna Jual Konsumen (studi pada PT. Lejel Homeshopping cabang kota Malang</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1244</link>
    <description>Title: Pelaksanaan tanggung jawab usaha Daring terhadap layanan Purna Jual Konsumen (studi pada PT. Lejel Homeshopping cabang kota Malang
Authors: Gunawan, Cintya Dinda Permatasari</description>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/308">
    <title>Perlindungan hukum terhadap sukarelawan pembantu pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di Kota Malang</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/308</link>
    <description>Title: Perlindungan hukum terhadap sukarelawan pembantu pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di Kota Malang
Authors: Pratama, Gervasius Adi
Abstract: Tingkat kemacetan Kota Malang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah&#xD;
kendaraan yang terus meningkat, badan jalan yang masih tetap, dan beberapa lampu&#xD;
lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga keadaan lalu lintas sering tidak tertib&#xD;
hingga menimbulkan kemacetan. Keadaan seperti ini memungkinkan perlu adanya&#xD;
petugas untuk mengatur lalu lintas. Namun jumlah petugas yang mengatur lalu&#xD;
lintas sangat terbatas sehingga kemacetan masih sering terjadi. Melihat&#xD;
keterbatasan jumlah petugas dalam mengatur lalu lintas, muncul sukarelawan yang&#xD;
mau mengatur lalu lintas di Kota Malang yang sering disebut dengan Supeltas &#xD;
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai&#xD;
perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu&#xD;
penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam&#xD;
memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas.&#xD;
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode&#xD;
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer&#xD;
diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori,&#xD;
Undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu.&#xD;
Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini Supeltas Kota Malang belum&#xD;
mendapatkan perlindungan secara hukum, sehingga keberadaan Supeltas di Kota&#xD;
Malang perlu untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya yang&#xD;
dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Paguyuban Supeltas Kota&#xD;
Malang masih dalam tahap pembinaan Supeltas, belum sampai tahap pemberian&#xD;
perlindungan hukum kepada Supeltas Kota Malang. Saran untuk keberadaan&#xD;
Supeltas Kota Malang bagi pemerintah yakni untuk lebih memperhatikan&#xD;
keberadaan Supeltas yang bermanfaat bagi masyarakat dengan diterbitkannya&#xD;
peraturan yang mengatur tentang keberadaan Supeltas. Bagi Kepolisian, untuk lebih&#xD;
meningkatkan bentuk pembinaan kepada Supeltas.</description>
    <dc:date>2018-07-11T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/307">
    <title>Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan (studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/307</link>
    <description>Title: Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan (studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang)
Authors: Sanggu, Andreas Kuncoro Dian Paju
Abstract: Skripsi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang &#xD;
Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Dua permasalahan yang&#xD;
tertuang dalam skripsi ini: (1) Mengapa penyandang disabilitas sebagai&#xD;
korban tindak pidana perkosaan perlu diberikan perlindungan hukum? (2)&#xD;
Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan&#xD;
Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan&#xD;
hukum, dan apa saja yang menjadi kendalanya? &#xD;
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang&#xD;
menggunakan pendekatan kasus (case approach) yakni dengan cara&#xD;
melakukan telaah kasus. Kasus yang menjadi kajian dalam penelitian&#xD;
hukum empiris ini adalah, proses hukum tindak pidana pemerkosaan&#xD;
terhadap penyandang disabilitas yang tidak tuntas atau pun tidak selesai.&#xD;
Isu tentang penyandang disabilitas adalah masalah yang paling jarang&#xD;
mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.&#xD;
 Penyandang Disabilitas yang rentan menjadi korban tindak pidana&#xD;
perkosaan, menjadi isu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beberapa&#xD;
kasus yang didapat oleh peneliti di P2TP2A Kabupaten Malang,&#xD;
mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas begitu rentan menjadi&#xD;
korban yang harus dicarikan solusi. Pusat Pelayanan Terpadu&#xD;
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang hadir&#xD;
di tengah masyarakat sebagai lembaga berbasis masyarakat yang&#xD;
memberikan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok&#xD;
rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A&#xD;
memiliki tiga layanan, layanan cegah kekerasan, layanan advokasi korban,&#xD;
layanan rehabilitas dan reintegrasi. &#xD;
Penyandang disabilitas juga harus mendapat haknya dalam&#xD;
memperoleh perlindungan hukum dengan memberikan layanan khusus&#xD;
dengan menempatkan ahli/ psikolog supaya dapat menerjemahkan&#xD;
bahasa/keterangan saksi korban yang adalah penyandang disabilitas.</description>
    <dc:date>2018-06-29T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

