https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/371 2026-04-24T19:54:28Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1742 Title: Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Jatim Park 2 (Studi Kasus Di Polres Kota Batu) Authors: Sajoego, Francisca Agatha Abstract: Kawasan wisata merupakan salah satu tempat yang potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal karena secara langsung berhubungan dengan publik atau masyarakat. Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak – pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI JATIM PARK 2 KOTA BATU (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BATU)”. Dua permasalahan yang tertuang dan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana upaya Polresta Batu dan Jatim Park 2 Batu dalam proses pelaksanaan pelindungan hukum terhadap kasus kecelakaan yang terjadi?; 2) Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Jatim Park 2 Batu atas kerugian yang dialami wisatawan akibat kelalaian pegawai? Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara di Polres Kota Batu. Kedua, data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai macam literatur yang ada, yaitu jurnal, skripsi, undangundang, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kasus penyerangan harimau ini telah ditangani melalui proses ADR (Alternative Dispute Resolution), sehingga tidak sampai ke ranah pidana. Pelindungan hukum yang diberikan pada korban juga telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan undang-udang yang berlaku. Pemberian ganti rugi pada korban juga telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh pihak pengelola dan pihak-pihak yang bersangkutan 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/747 Title: Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Authors: Erwanti, Angelia Sierly Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur kredit tanpa agunan terkait dengan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah, dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian KTA ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku. (2) Bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan, Debitur dan Perlindungan Konsumen. 2020-10-30T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/528 Title: Penerapan Mediasi Pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) Authors: Putri, Agnes Widiana Abstract: Perselisihan Hubungan Industrial terjadi antara para pihak karena perbedaan pendapat atau cara pandangan terhadap perkara yang terjadi di perusahaan. Penyelesaiana perselesihan hubungan industrial yaitu kegiatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang banyak membidangi dengan latar belakang macam perselisihan seperti : perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, perselisihan antar SP/SB. Upaya yang dilakukan dengan memilih menggunakan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Permasalahan yang dikaji dalam Skripsi adalah : 1) Bagaimana Penerapan Mediasi pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Hubungan Kerja Kabupaten Malang? 2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam keberhasilan perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang? Penelitihan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yaitu : Obeservasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Informan yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang melakukan tugas sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah berjalan sesuai dengan aturan Perundang–undangan yang berlaku, hal tersebut bisa dilhat dari banyak kasus yang masuk dan kasus tersebut telah berhasil untuk diselesaikan dengan sistem yang digunakan yaitu setengah kamar. Mediasi yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam penerapanya sudah berjalan lancar, hal ini terbukti dengn data yang diambil 3 (tiga) tahun terakhir. Penyelesaikan perselisihan hubungan industrial hal ini terbukti dari jumlah perkara yang masuk dengan 34 perselisihan, perkara yang diselesaikan dengan cara bipartid 19 kasus, untuk cara mediasi 7 kasus sedangkan 4 perkara menggunakan cara perjanjian bersama dan 4 kasus lainnya berakhir dengan anjuran. Upaya yang harus dilakukan para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya, harus terlebih dahulu melalui perundingan bipartid, dan didaftarkan ke Dinas jika perundingan tersebut gagal, perkara tersebut akan diproses dan ditawarkan menggunakan cara apakah dalam menyelesaikan perselisihan tersbut. Jika para pihka tidak memilih maka para pihak menggunakan cara mediasi dalam menyelesaikan perselisihan nya. Jika mediasi tersebut berhasil mediator akan membuat perjanjian bersama dan didaftrakan ke PHI, Namun para pihak yang tidak sepakat dalam mediasi maka mediator akan membuat anjuran tertulis kepada para pihak dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan harus diberikan jawaban atas anjuran tersebut jika menolak maka pra pihak berlanjut ke Pengadilan, namun jika menerima barulah dibuat PB dan didaftarakan ke PHI. Penulis menyarankan : Hasil dari penelitian penerapan mediasi pada penyelesaian hubungan industrial penulis dapat menyimpulkan bahwa : (1)Penerapan Mediasi pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan data yang diambil pada saat penelitian. (2)Faktor pendukung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya itikad baik para pihak dalam proses pemanggilan oleh mediator, komunikasi yang baik antar para pihak. (3) Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dipengaruhi kurangnya jumlah mediator dan tidak tersedianya ruangan sidang mediasi. Saran dari penulis (1) Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam Penerapan mediasi pada penyelesaian perselesihan hubungan industrial yang sudah berjalan baik perlu di tingkatkan lagi agar proses mediasi berjalan lebih baik lagi (2)Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang perlu melakukan penambahan jumlah mediator dan menyediakan ruangan khusus untuk sidang mediasi. 2020-07-14T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/527 Title: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Beralkohol Ilegal Di Kota Malang (Studi Di Polres Malang Kota) Authors: Febriyanti, Agatha Eka Abstract: Skripsi ini berjudul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KOTA MALANG”. Ada dua garis besar yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap perdagangan minuman beralkohol di Kota Malang?, 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum perdagangan minuman beralkohol illegal di Kota Malang?. Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris merupakan metode yang dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat dimana di dalam masyarakat selalu terjadi interaksi dan hubungan dengan aspek kehidupan masyarakat. Penelitian didasarkan oleh aturan resmi yang digunakan menganalisa berbagai hukum dan aturan pendekatan empiris, disisi lain merupakan metode yang digunakan menganalisa hukum yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Disana kita dapat melihat hubungan kehidupan masyarakat dengan beberapa aspek hukum. Mereka selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam Peraturah Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sudah diatur Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, tetapi mengapa masih saja banyak para orang yang melanggar dengan memproduksi dan memberdagangkan minuman beralkohol tanpa ijin. Penulis berpendapat pedagang menghindari membayar pajak jika harus mendaftarkan ijin dagang, ini akan mengurangi keuntungan mereka. Minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan manusia. Begitu juga untuk generasi mendatang. Tetapi solusinya adalah masyarakat yang ada di sekitar dapat melakukan sesuatu tentang hal ini. Mereka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mereka mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. Polisi menghadapi hambatan dalam memberantas produsen dan perdagangan minuman beralkohol illegal. upaya telah dibuat oleh pemerintah, bagaimana memberantas masalah ini. Pemerintah dan aparat telah mencoba memberi sosialisasi pada masyarakat. Minuman beralkohol sangat berbahaya bagi kesehatan mausia terutama generasi muda. 2020-03-04T00:00:00Z