https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/846 2026-04-26T18:35:07Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1744 Title: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Authors: Fahik, Mario Cherobim Abstract: Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah karena dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersarta aturan pelaksanaannya terdapat sejumlah fakta yang menurut penulis merugikan hak-hak pekerja khusunya pekerja alih daya. Peningkatan kesejahteraan melalui pekerjaan yang layak serta kesempatan yang sama merupakan hak konsitusional yang dijamin dalam UndangUndang Dasar dan diimplementasikan dalam perautan-peraturan yang ada di bawahnya namun pada kenyataannya peraturan terbaru yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya justru merugikan pekerja itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normaif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi keputakaan yang mana mengumpulkan bahan data sekunder yang menudukung sumber data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan penjelasan atas permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini menunjukan masih banyak pelanggaran yang kerap terjadi terhadap hak-hak pekerja khususnya pekerja alih daya, seperti dalam pembahasan berikut. Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dijamin oleh pemerintah namun pada kenyataannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru merugikan pekerja melalui penghapusan upah sektoral yang dapat menyemaratakan semua sektor perusahaan dalam pembayaran upah minimum, penghapusan pada uang pengganti hak, dan penambahan waktu lembur berserta dengan peningkatan perhitungan upah lembur dengan bayaran yang sama, selain itu, penambahan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan yang dinilai kurang efektif dan memberatkan pekerja karena iurannya diambil dari upah pekerja dan jaminan lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang tentunya dapat mengurangi fungsi dari jaminan tersebut. tentunya bisa disimpulkan bahwa merugikan pekerja alih daya 2021-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/852 Title: Perlidungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Indihome Atas Gangguan Jaringan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di PT Telkom Indonesia Cabang Atambua) Authors: Tae, Santi Carolin Tesa Abstract: Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah meningkatnya pengguna jaringan internet di Indonesia karena masyarakat selalu menggunakan jaringan internet untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Peningkatan pengguna jaringan internet ini terjadi berbagai tempat antara lain di Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari PT Telkom Indonesia cabang Atambua terjadi peningkaatan 1000 penggguna internet IndiHome dari tahun 2019-2020. Namun semakin banyaknya pengguna jaringan internet di Indonesia semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, sehingga dibutuhkannya suatu perlindungan hukum.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap pengguna jaringan internet IndiHome atas gangguan jaringan internet di PT Telkom Indonesia Cabang Atambua dan bagaimana tanggung jawab dari PT Telkom indonesia cabang Atambua dalam menangani gangguan jaringan internet yang dialami oleh pengguna jaringan IndiHome. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik penggumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT Telkom Indonesia Cabang Atambua telah melakukan perlindungan hukum kepada pengguna layanan IndiHome melalui kontrak berlanganan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara preventif dan repesif. Bentuk tanggung jawab yang di berikan oleh PT Telkom Indonesia Cabang Atambua menganut prinsip tanggung jawab mutlak atau Strict liability. Saran yang dapat penulis berikan adalah kepada PT Telkom Indonesia Cabang Atambua per;indungan hukum yang diberikan harus dimaksimalkan lagi karena di dalam kontrak berlangganan ada beberapa hak konsumen atau pelanggan yang tidak di cantumkan. 2021-06-24T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/851 Title: Upaya Kepolisian Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kota Pasuruan (Studi Di Polres Pasuruan Kota) Authors: Rudiyanto, Michael Zananda Luftha Abstract: Narkotika adalah suatu zat yang digunakan di dalam kandungan obat dan asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman, kendati demikian narkotika sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan memiliki arti melakukan suatu hak yang melawan hukum (ilegal). Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan efek seperti kehilangan kesadaran, mati rasa, hingga berhalusinasi. Mengingat banyak remaja menjadi penyalahguna narkotika baik pelaku, pengedar, maupun korban maka dari itu perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian. Rumusan masalah dari penelitian ini sendiri adalah apa faktor dan dampak dari remaja menyalahgunakan narkotika dan bagaimana upaya dari kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Pasuruan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan dampak dari remaja menyalahgunakan narkotika adalah meningkatnya angka kriminalitas di kota Pasuruan dan rusaknya generasi penerus bangsa Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepolisian berperan aktif dalam upaya pencegahan tidak hanya Badan Narkotika Nasional, kepolisian juga berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Pasuruan harus meningkatkan Sumber Daya Masyarakat melalui penyuluhan baik di sekolahsekolah maupun kelurahan dan kecamatan di kota Pasuruan dan memberikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggelapan narkotika secara ketat. 2021-06-29T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/850 Title: Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal Authors: Effendi, Meredith Fiona Abstract: Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah peran pasar modal ialah menjadi sumber penyelenggaraan untuk media investasi bagi masyarakat. Pemerintah memberikan langkah kepada msayarakat yang ingin berinvestasi melalui penawaran umum (go public). Sebelum melakukan penawaran umum emiten wajib melakukan keterbukaan atas dirinya dengan menyampaikan laporan perusahaan, laporan perusahaan ini bernama prospektus. Prospektus ini berisikan informasi tentang fakta material yaitu laporan keuangan ataupun non keuangan. Namun pada kenyataannya hal ini menjadi celah bagi emiten yaitu dengan menyediakan prospektus berisikian informasi yang menyesatkan artinya informasi yang diberikan tidak lengkap ataupun melebih lebihkan suatu laporan fakta material. Maka emiten wajib bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tanggung jawab hukum emiten akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal sudah memberikan keadilan pada investor dan bagaimana upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik wawancara. Hasil penelitian dalam penelitian ini dalam analisis yaitu emiten bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan dari kelalaian dalam pembuatan prospektus yang menyesatkan. Upaya penyelesaian sengketa jika investor dirugikan dengan cara pengaduan ke OJK. Saran yang dapat diberikan baiknya emiten jika ingin melakukan penawaran umum, sebelumnya harus membuat informasi yang sebenar – benarnya yaitu informasi yang diberikan tidak dikurang – kurangi atau dilebih – lebihkan. 2021-06-21T00:00:00Z