https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1892 Sun, 26 Apr 2026 17:09:38 GMT 2026-04-26T17:09:38Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2007 Title: Perkawinan Adat La’A Sala Di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Authors: Piri, Ferdinandus Abstract: Perkawinan di Indonesia sangat beragam, hukum adat adalah hukum asli dari bangsa Indonesia yang tidak tertulis berdasarkan pada kebudayaan dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. La’a sala merupakan pelanggaran seksual antara dua orang yang masih punya hubungan darah. La’a sala berarti berjalan di jalan yang salah atau jalan yang tidak benar. Selain hukum adat, ada hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana perkawinan adat La’a Sala di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkawinan adat la’a sala yang ada di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan untuk mengetahui perkawinan la’a sala di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada bertentangan dengan larangan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yurudis normatif menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan putusan ketua adat tentang La’a Sala. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan (jurnal, buku, internet). Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua adat dengan Bapak Simon Suri. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan sedarah ini (la’a sala) dilarang dalam hukum adat di Desa Beja Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sanksi atas larangan ini diputuskan oleh Ketua Adat yang berupa pengusiran. Larangan melakukan perkawinan sedarah (la’a sala) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama yang tercantum dalam Pasal 8. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2007 2023-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1950 Title: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Snack Kiloan Untuk Memberikan Informasi Kepada Konsumen Authors: Je, Philip Savio Abstract: Banyak pelaku usaha sebagai produsen kurang memperhatikan hak atas informasi yang merupakan hak konsumen. hal ini bisa dilihat dari tidak adanya informasi pada kemasan snack kiloan. Pemenuhan hak atas informasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang sudah diatur dalam undangundang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konusmen. oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Mengapa pelaku usaha snack kiloan wajib memenuhi hak atas informasi bagi konsumen dan Bagaimana mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha snack kiloan untuk memenuhi hak atas informasi bagi konsumen sesuai asas dalam perlindungan konsumen Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah undang-undang dan bahan hukum sekunder adalah jurnal, buku, kamus yang relevan. Analisis terhadap bahan dasar hukum tersebut menggunakan analisis perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha yang memproduksi snack kiloan berkewajiban untuk memberikan informasi melalui pencantuman label produk di kemasan snack kiloan. Hukum perlindungan konsumen bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena dapat menghasilkan keamanan,keselamatan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini, konsumen berhak mendapatkan hak informasi yang jujur dari pelaku usaha sebelum mengonsumsi snack kiloan Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1950 2023-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1949 Title: Penegakan Hukum Terhadap Praktik Modifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Batu) Authors: Kusumo, Haryo Herjuno Bintang Panji Abstract: Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetauhi penegakan hukum dan untuk mengetahui tentang praktik modifikasi yang di lakukan oleh masyarakat yang telah melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terjadi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dari analisis data dan fakta yang di peroleh penulis langsung dari pihak Dinas Perhubungan Kota Batu , penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang di lakaukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu ini berupa tindakan tegas tidak mengeluarkan surat jalan dan surat kir pada kendaraan yang telah dimodifikasi dimana tindakan tersebut dengan tujuan pemilik kendaraan bermotor tersebut tidak dapat menggunkan kendaraan nya untuk di kendarai di jalan raya, dengan adanya praktik modifikasi pihak Dinas Perhubungan melakukan operasi gabungan bersama pihak Kepolisian dengan tujuan memberikan tindakan sanksi tilang pada pengendara yang terbukti di modifikasi yang membahayakan keamanan bersama di jalan raya sebagai jalan umum. Untuk metode yang digunakan, menggunakan metode yuridis empiris yang dimana pada metode ini dilakukan dengan observasi dan pengambilan data dengan cara wawancara pada responden yang di tuju. Saran yang penulis sampaikan ialah, dengan adanya pelanggaran dari praktik modifikasi pada kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk pada kendaraan tersebut sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian materi. Dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu membuat pamflet untuk memperingatkan bahwa modifikasi yang di lakukan kendaraan bermotor terutama kendaraan angkut barang dapat membahayakan umum dan menyebabkan kecelakaan. Kegiatan operasi gabungan secara rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dibantu Kepolisian dengan harapan bisa mengurangi praktik modifikasi karena pihak pemilik kendaraan yang sudah di modifikasi dengan di jatuhi sanksi tilang oleh pihak Kepolisian serta kendaraan tidak dapat mengurus kembali surat kir yang di perbarui setiap 5 tahun sekali di Dinas Perhubungan Kota Batu Jawa Timur. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1949 2023-01-01T00:00:00Z https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1948 Title: Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Dayak U’Ud Danum Kalimantan Barat (Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat ) Authors: Uhing, Agustinus Suwandi Ujang Abstract: Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Adat Dayak U‟UD Danum, untuk mengetahui faktor apa saya penyebaab terjadinya KDRT pada masyarakat di Desa Buntut Purun, dan untuk mengetahui bagaimana upaya kepala adat U‟UD Danum dalam menyelesaikan kasus KDRT di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, secara mendalam. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat dayak U‟UD Danum di Desa buntut Purun yaitu ditampar, ditendang, dicekik, dibanting dan dipukul. Setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku yang ada di Desa Buntut Purun disebabkan seperti cemburu terhadap pasangan, pengaruh minuman keras, ekonomi yang buruk, serta pernikahan diusia muda. Upaya yang dilakukan ketua adat U‟UD Danum dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di Desa Buntut Purun Kec. Ambalau Kab. Sintang Kalimantan Barat yaitu dengan menghadirkan korban dan pelaku dan disidangkan melalui tradisi atau upacara adat yaitu “mophas manuk”. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT Desa Buntut Purun memiliki aturan/sanksi kepada pelaku seperti membayar denda dan mengikuti aturan adat yang berlaku, hal ini dilakukan untuk menyembuhkan luka batin, trauma terhadap korban Namun demikian, tidak semua berjalan dengan baik karena terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian seperti korban yang tidak berani melapor atau mendiamkan kekerasan yang dialami dengan berbagai alasan, antara lain budaya patriarkat yang masih kental Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1948 2023-01-01T00:00:00Z