<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/983</link>
    <description />
    <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:09:16 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-26T17:09:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Perlindungan Hukum Konsumen Yang Melakukan Perjanjian Sewa Properti Melalui Perusahaan Perantara (Studi Di Pt Malang Maju Bersama)</title>
      <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1993</link>
      <description>Title: Perlindungan Hukum Konsumen Yang Melakukan Perjanjian Sewa Properti Melalui Perusahaan Perantara (Studi Di Pt Malang Maju Bersama)
Authors: Pradipta, Bonaventura Almond
Abstract: Salah satu tugas perusahaan perantara perdagangan properti adalah&#xD;
membantu dalam perjanjian sewa, tetapi masih belum diketahui apakah&#xD;
perjanjian sewa yang dibuat sudah menjamin perlindungan hukum. Penelitian&#xD;
ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah perjanjian sewa properti&#xD;
melalui PT Malang Maju Bersama sudah menjamin perlindungan hukum bagi&#xD;
konsumen, dan untuk memahami bagaimana tanggungjawab PT Malang&#xD;
Maju Bersama terhadap konsumen, apabila terjadi sengketa antara pihak&#xD;
penyewa dan pihak yang menyewakan, atas perjanjian sewa properti tersebut.&#xD;
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk rumusan masalah&#xD;
pertama adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan&#xD;
untuk permasalahan kedua menggunakan penelitian yuridis empiris dengan&#xD;
metode pendekatan sosiologis.&#xD;
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perjanjian sewa properti melalui&#xD;
PT Malang Maju Bersama masih belum menjamin perlindungan hukum bagi&#xD;
konsumen dikarenakan adanya klausula eksonerasi yang membebaskan&#xD;
tanggungjawab PT Malang Maju Bersama apabila terjadi suatu sengketa di&#xD;
kemudian hari antara penyewa dengan pihak yang menyewakan. Dalam&#xD;
menyelesaikan sengketa yang pernah timbul, PT Malang Maju Bersama&#xD;
sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang&#xD;
berlaku.&#xD;
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran&#xD;
bagi PT Malang Maju Bersama agar tidak memberikan klausula eksonerasi&#xD;
pada perjanjian sewa yang membebaskan tanggungjawabnya sebagai pelaku&#xD;
usaha.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1993</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Diunggah Di Media Sosial</title>
      <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1914</link>
      <description>Title: Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Diunggah Di Media Sosial
Authors: Sihaloho, Vibraven Marsangap
Abstract: Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang&#xD;
Diunggah Di Media Sosial”. Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita&#xD;
disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan&#xD;
dimengerti masyarakat. Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu&#xD;
di media sosial dan hubungannya dengan pembayaran royalti dan bagaimana&#xD;
pelaksanaan dalam pembayaran royalti di media sosial serta bagaimana&#xD;
permasalahan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu di media&#xD;
sosial serta hubungannya dengan pembayaran royalti dan penyelesaian&#xD;
permasalahannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan&#xD;
metode normatif dan pendekatan historis melalui pengumpulan bahan-bahan&#xD;
hukum, data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum&#xD;
sekunder yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan&#xD;
undang-undang lainnya yang akan Saya sebutkan dibawah serta buku-buku&#xD;
hukum, serta berbagai kamus. Dari penelitian yang telah dibuat dapat ditarik&#xD;
beberapa kesimpulan yaitu Untuk melindungi hak cipta dari seseorang pencipta&#xD;
dari pengklaiman atau pencurian hak cipta, yang jelas-jelas merugikan hak moral&#xD;
maupun hak ekonomi</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1914</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Krajan Wetan Dan Kulon Di Kecamatan Donomulyo Terhadap Pendaftaran Tanah</title>
      <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1903</link>
      <description>Title: Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Krajan Wetan Dan Kulon Di Kecamatan Donomulyo Terhadap Pendaftaran Tanah
Authors: Sindiana, Yasintha Okta
Abstract: Pendaftaran tanah merupakan prasyarat untuk mengatasi berbagai&#xD;
permasalahan mengenai tanah dengan tujuan memberikan kepastian hak dan&#xD;
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan bukti berupa&#xD;
sertifikat tanah, yang menjadi alat pengontrol dalam penggunaan dan pemanfaatan&#xD;
tanah, namun banyak masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kesadaran&#xD;
hukum rendah untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi, seperti halnya&#xD;
masyarakat Donomulyo khususnya Dusun Krajan Wetan dan Kulon. Berdasarkan&#xD;
hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum&#xD;
masyarakat Dusun Krajan Wetan dan Kulon di Kecamatan Donomulyo terhadap&#xD;
pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris&#xD;
dengan menggunakan pendekatan sosiologis.&#xD;
Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Dusun Krajan Wetan dan&#xD;
Kulon masih kurang dalam kesadaran hukum, khususnya dalam pendaftaran&#xD;
tanah. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu faktor, sehingga&#xD;
banyak masyarakat tidak mengetahui tata cara pendaftaran tanah yang benar.&#xD;
Terdapat upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendaftaran tanah&#xD;
dengan melakukan sosialisasi di dusun-dusun, menghilangkan kebiasaan&#xD;
masyarakat melakukan pendaftaran tanah untuk jaminan Bank, dan meningkatkan&#xD;
pelayanan di Kantor Pertanahan. Sedangkan untuk masalah biaya pihak kantor&#xD;
Pertahanan harus menetapkan harga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan&#xD;
pemerintah.&#xD;
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran&#xD;
bagi pemerintah untuk menggiatkan kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah, agar&#xD;
masyarakat mengetahui dengan baik proses pendaftaran tanah yang benar, dan&#xD;
untuk masyarakat yang belum tahu sistem pendaftaran tanah yang benar bertanya&#xD;
kepada perangkat desa setempat, jika belum yakin dapat bertanya ke notaris atau&#xD;
polisi, masyarakat harus lebih waspada karena banyak oknum yang menggunakan&#xD;
pendaftaran tanah untuk mendapatkan keuntungan.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1903</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Perlindungan Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Cv. Pratama Ayatama Kota Malang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</title>
      <link>https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1739</link>
      <description>Title: Perlindungan Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Cv. Pratama Ayatama Kota Malang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Authors: Sie, Yakhin B Santoso
Abstract: Penelitian ini berjudul “Perlindungan Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja&#xD;
Waktu Tertentu Di CV. Pratama Ayatama Kota Malang Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Tenaga kerja&#xD;
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku&#xD;
pembangunan Nasional. Maka tujuan dari adanya perlindungan bagi tenaga kerja&#xD;
yaitu untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh, untuk mendapatkan kesetaraan&#xD;
bagai pekeraja/buruh untuk mendapatkan kesejahteraan bagi keluarganya. Prinsip&#xD;
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh keduanya memiliki&#xD;
kedudukan yang sama, namun dalam praktiknya pengusaha memiliki kedudukan&#xD;
yang lebih tinggi karena pengusaha kuat secara modal dan pengetahuan. Oleh&#xD;
karena itu dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) belum&#xD;
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab masih ada pengusaha masih&#xD;
ada yang mengabaikan tentang hak bagi pekerja/buruh PKWT.&#xD;
Hasil penelitian terkait pelaksanaan PKWT di perusahaan CV. Pratama&#xD;
Ayatama Kota Malang, ditemukan bahwa adanya salah seorang karyawan yang&#xD;
pernah tidak mendapatkan hak nya sebagai pekerja/buruh. Pada saat itu pekerja&#xD;
PKWT-nya tidak di bayarkan BPJS kesehatan nya. Sehingga menimbulkan tidak&#xD;
terdapatnya perlindungan hukum atas hak-haknya yang tidak sesuai dengan&#xD;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</description>
      <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1739</guid>
      <dc:date>2022-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

