Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi Yang Berpraktik Melampaui Kewenangannya

Abstract

Semakin banyak tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya, diikuti pula dengan makin banyak pengguna jasanya yang dirugikan. Peneliti sebagai seorang dokter gigi pun sering kali menemui pasien yang menjadi korban tukang gigi datang dengan kondisi sakit di gigi maupun jaringan di sekitarnya akibat tindakan dari tukang gigi. Pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat gigi tiruan lepasan saja, namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan tanpa ada pertanggungjawaban hukum terhadap tukang gigi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya dan tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukang gigi harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan dan dapat dijerat dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Pidana, dan Perdata. Pemerintah selama ini pun tidak berperan aktif, tidak pernah memberi pelatihan maupun pengawasan kepada tukang gigi. Konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban hukum tukang gigi melalui pengadilan maupun luar pengadilan, melaporkannya kepada polisi, dan mengajukan tuntutan PMH. Sedangkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif. Pemerintah perlu meninjau kembali aturan yang ada, melakukan pengawasan rutin, menerapkan sanksi yang tegas, juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan serta berani untuk melaporkan ke ranah hukum agar tidak timbul korban lain di kemudian hari.