Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Barang Menurut Hukum Adat Dayak Mualang Kalimantan Barat (Studi Kasus Di Desa Sui. Antu Kecamatan Balai Sepuakkabupaten Sekadau-Provinsi Kalimantan Barat)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menhetahui bagaimana proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang, mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan dan mengetahui kendala ketua adat dalam menyelesaikan kasus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan cara yuridis, empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dilapangan) dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sui.Antu kecamatan Balai Sepuak Kabupaten sekadau provinsi Kalimantan Barat. Temeggung Adat dan Ketua Adat Dayak Mualang sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian ada dua alternatif yang ditawarkan oleh pihak Ketua Adat yaitu secara kekeluargaan dan secara Urus Adat. secara kekeluargaan yakni kedua pihak berhadapan secara langsung dimana Ketua Adat tetap menjadi Mediator antara kedua pihak tersebut. Sedangkan urus adat merupakan penyelesaian secara adat dengan melibatkan banyak pihak selayaknya seperti persidangan di pengadilan. Bentuk sanksi yang diputuskan oleh Manteri Adat berdasarkan kasus yang penulis angkat adalah pihak pelaku membayar ganti rugi berupa nominal uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), memberikan mangkok tua sejumlah 8 tail, satu buah tempayan tua dan satu ekor ayam jantan. Adapun yang menjadi kendala Manteri Adat dalam menyelesaikan kasus pencurian yaitu ketika akan berproses pelaku sering melarikan diri ke kampung lain, pertentangan yang kuat dari pihak keluarga pelaku kejahatan, pihak keluarga Manteri Adat tidak jarang diancam oleh pihak pelaku serta adanya pro dan kontra dari pihak masyarakat.