Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Abstract

Usaha peningkatan kesejahteraan umum oleh pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, dan karenanya kebutuhan akan investasi dalam pasar modal. Kebutuhan tersebut memacu perkembangan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk Forex. Seiring dengan perkembangan, muncul masalah-masalah yang mengarah kepada pemenuhan perlindungan hukum nasabah. Pemenuhan perlindungan hukum tersebut berasal dari dua pihak; dari negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Peraturan Kepala Bappebti, dan dari pialang perdagangan berjangka selaku mitra kerja. Ketentuan yang mengatur lahirnya hubungan nasabah dengan pialang perdagangan berjangka diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Yang mana unsur-unsur di dalamnya telah memberikan perlindungan hukum yang menjunjung nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap nasabah oleh pialang perdagangan berjangka diberikan dan dapat diukur dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.