Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Penggunaan Alat Ukur

Abstract

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Setiap hari masyarakat menggunakan listrik. Konsumen wajib untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan hak konsumen untuk menggunakannya. PLN harus memberikan pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan terhadap pelanggan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peran dan upaya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam memberikan perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak-hak konsumen serta kendala apa saja yang dihadapi konsumen untuk menuntut haknya. Lokasi penelitian berada di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak LPKSM dan PLN. Selain itu, data diperoleh juga dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 huruf c yang mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal bab IV Pasal 12 huruf a yang mengatur tentang alat ukur, takar, timbang yang wajib ditera dan ditera ulang. Dalam hal ini, ketentuan Undang-Undang tersebut harus benarbenar dilaksanakan, baik pihak konsumen maupun pelaku usaha sama-sama tidak merasa dirugikan. Kurangnya informasi yang benar dan cepat kepada masyarakat membuat banyak sekali pengaduan. Masih ada konsumen yang tidak merasakan langsung pelayanan baik dari pihak terkait yang seharusnya diterima konsumen. Kesimpulannya bahwa hampir sebagian besar masyarakat kurang puas terhadap kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sedangkan pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang salah satu tugasnya ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak konsumen sudah melaksanakannya dengan baik, menerima serta bertindak berdasarkan jenis keluhan yang disampaikan oleh konsumen.