Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Maluku Tenggara Barat

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2011 dan mengetahui kendala apa saja yang ikut mempengaruhi pelaksanaan PEMILUKADA ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada salah satu anggota KPUD Maluku Tenggara Barat Devisi Hukum. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh; Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pun dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga sekarang, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.