Perlindungan hukum terhadap sukarelawan pembantu pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di Kota Malang

Abstract

Tingkat kemacetan Kota Malang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terus meningkat, badan jalan yang masih tetap, dan beberapa lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga keadaan lalu lintas sering tidak tertib hingga menimbulkan kemacetan. Keadaan seperti ini memungkinkan perlu adanya petugas untuk mengatur lalu lintas. Namun jumlah petugas yang mengatur lalu lintas sangat terbatas sehingga kemacetan masih sering terjadi. Melihat keterbatasan jumlah petugas dalam mengatur lalu lintas, muncul sukarelawan yang mau mengatur lalu lintas di Kota Malang yang sering disebut dengan Supeltas Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalis mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini Supeltas Kota Malang belum mendapatkan perlindungan secara hukum, sehingga keberadaan Supeltas di Kota Malang perlu untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Paguyuban Supeltas Kota Malang masih dalam tahap pembinaan Supeltas, belum sampai tahap pemberian perlindungan hukum kepada Supeltas Kota Malang. Saran untuk keberadaan Supeltas Kota Malang bagi pemerintah yakni untuk lebih memperhatikan keberadaan Supeltas yang bermanfaat bagi masyarakat dengan diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang keberadaan Supeltas. Bagi Kepolisian, untuk lebih meningkatkan bentuk pembinaan kepada Supeltas.