Tanggung Jawab Hukum Produsen Rokok Kepada Konsumen Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran terhadap hak konsumen, sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada pihak terkait. Begitu halnya dengan yang terjadi dalam industri rokok, salah satu hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama mengonsumsi rokok seringkali diabaikan oleh produsen rokok, bahkan produsen rokok enggan untuk bertanggung jawab atas produknya. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini sebagai berikut, apakah tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana usulan pengaturan norma hukum yang seharusnya dalam peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis dan penafsiran hukum yang komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen. Ketentuan mengenai tanggung jawab produsen kepada konsumen secara umum hanya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbaikan dan pembaharuan dalam hukum perlindungan konsumen seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah, salah satunya ialah dengan mencantumkan ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen, guna tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.