Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Pada saat ini banyak tukang gigi yang melakukan praktik tukang gigi tanpa mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan perizinan dari Dinas Kesehatan kota Malang yang melanggar peraturan di Pasal 10 Permenkes ini yang mana tukang gigi seharusnya mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan kota Malang. Namun, hal ini tidak didapatkan oleh tukang gigi yang ada di kota Malang yang menyebabkan banyaknya praktik tukang gigi tidak berizin yang berkeliaran di kota Malang. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi, kendala yang dihadapi dalam penerapanya, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulam data yang diperoleh dilapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas Pasal 10 Permenkes ini belum efektif di kota Malang hal ini terkendala oleh kurangnya tenaga SDM di Dinas Kesehatan kota Malang, adanya persamaan kewenangan antara tukang gigi dan teknisi gigi, dan tukang gigi yang organisasinya bukanlah organisasi profesi oleh karena itu dinas kesehatan kota Malang hanya dapat menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan jasa tukang gigi.