Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) Rumah Pada Pengembang Perumahan Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pengembang Perumahan Pelita Kebonsari Kota Malang)

Abstract

Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian yang biasa dikeluarkan oleh pengembang perumahan untuk mengikat konsumen yang akan membeli rumah. Perjanjian tersebut dibuat tidak dihadapan notaris dan dibuat oleh pegembang perumahan itu sendiri. Perjanjian biasanya sudah berupa kontrak standart yang telah disediakan oleh pengembang. Tentunya hal tersebut bisa saja dimanfaatkan pengembang untuk menekan konsumen dan menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen, walaupun sebenarnya Undang-Undang no 8. Tahun 1999 telah mencegah hal tersebut untuk terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian Pengikat Jual Beli PPJB rumah pada pengembang perumahan ditinjau dari pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pengembang Pelita Kebonsari Kota Malang dan untuk mengetahui tanggung jawab pengembang terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pengembang Pelita Kebonsari Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden), serta data sekunder diperoleh melalui undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pengembang Pelita Kebonsari. Serta pengembang Pelita Kebonsari telah melaksanakan apa yang tertulis dalam pasal 19 Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha.