Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Ruang Publik: (Studi Di Dinas Sosial Kota Malang)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik di Kota Malang dengan fokus pada peran Dinas Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung terhadap fasilitas publik, serta telaah dokumen hukum dan kebijakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perwujudan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik di Kota Malang dan untuk mengetahui upaya dari Dinas Sosial Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas layanan ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup kuat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya infrastruktur yang aksesibel, minimnya sosialisasi hak disabilitas, serta belum optimalnya pemahaman aparat layanan publik terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dinas Sosial telah melakukan beberapa langkah seperti pelatihan keterampilan, pemenuhan hak dasar, dan kerja sama dengan lembaga eksternal, namun masih perlu peningkatan dari sisi efektivitas program dan cakupan implementasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, audit aksesibilitas berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi platform pengaduan demi mewujudkan akses ruang publik yang inklusif dan ramah disabilitas.