Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Kota Batu Terhadap Pelanggaran Sertifikasi Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Batu terhadap pelanggaran sertifikasi kendaraan angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melibatkan observasi dan wawancara terhadap narasumber di Dinas Perhubungan Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan penegakan hukum melalui berbagai tindakan, seperti teguran lisan dan tertulis, denda, pembatalan Surat KIR, pemeriksaan ulang kendaraan, serta penahanan kendaraan. Namun, terdapat kendala internal seperti kurangnya pengawasan petugas, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan fasilitas yang tidak memadai. Analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori intensionalisme Andrei Marmor, dan teori interpretasi Dworkin mengungkap bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai peraturan, meskipun masih perlu peningkatan efektivitas. Saran yang diberikan antara lain peningkatan anggaran untuk fasilitas pemantauan, penambahan kamera CCTV, dan koordinasi yang lebih baik antarpegawai untuk memaksimalkan penegakan hukum.