Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLindartanto, Felix Rovi-
dc.date.accessioned2020-08-13T03:42:43Z-
dc.date.available2020-08-13T03:42:43Z-
dc.date.issued2020-06-19-
dc.identifier.urihttp://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/459-
dc.description.abstractPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu putusan hakim tentang pemidanaan terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa perkara ini tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak dan terjadi ketidak pastian hukum, karena seharusnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan suatu tuntutan hukum gugur demi hukum dengan dibacakannya putusan pernyataan pailit, sehingga penjatuhan pidana selama 2 tahun 6 bulan adalah suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penafsiran terhadap hukum sangat diperlukan bagi para penegak hukum sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang berperkara.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectPutusan Hakimen_US
dc.subjectPemidanaanen_US
dc.subjectDebituren_US
dc.subjectTerpailiten_US
dc.titlePutusan Hakim Tentang Pemidanaan Terhadap Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/Pn.Psr)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nidnNIDN0712085802-
dc.identifier.nidnNIDN0703047701-
dc.identifier.kodeprodiKODEPRODI74201#Hukum-
dc.identifier.nimNIM201641003-
Appears in Collections:2020



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.