Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu periode 2014-2016. Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus dan Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rasio keuangan yang meliputi varians anggaran pendapatan, derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, analisis varians belanja, analisis keserasian belanja yang meliputi analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja, serta rasio efisiensi belanja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya ketidakstabilan kinerja Pemerintah Kabupaten Belu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Hal ini terbukti bahwa selisih realisasi anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2014 dan 2016. Permasalahan tersebut disebabkan pembayaran pajak dan retribusi di daerah yang kurang maksimal. Akibatnya program-program dan pengembangan daerah terhambat. Hasil analisis menunjukan bahwa 1) kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Belu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran pendapatan daerah dikatakan kurang baik. Hal ini dibuktikan (a) analisis varians pendapatan dilihat dari realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran pendapatan yang ditetapkan tahun 2015 efektif sedangkan tahun 2014 dan 2015 belum efektif. (b) derajat desentralisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah tahun 2014 kurang sedangkan tahun 2015 dan 2016 sangat kurang. (c) pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer tahun 2014, 2015 dan 2016 rendah sekali disebabkan tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi. 2) kinerja keuangan belanja Pemerintah Kabupaten Belu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) realisasi belanja terhadap anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2014, 2015 dan 2016 telah efesien dalam meminimalisir pengeluaran untuk belanja daerah.(b) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi yang dilihat dari presentase tahun 2014, 2015 dan 2016 diatas 50.00% dibandingkan belanja modal dengan presentase diatas 40.00%. (c) realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2014, 2015, dan 2016 telah efesien karena tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.