Penerapan Pasal 340 Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Studi Kasus Putusan No. 188 / Pid.B / 2013 / Pn.Malang )

Abstract

Claudino Lobato De Jesus (200941002) “ Penerapan Pasal 340 KUHP Serta Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Studi Kasus Putusan Nomor :188/ Pid.B/ 2013/ PN. Malang). Dibimbing oleh Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,MHum selaku pembimbing I dan Ibu Agnes Hanum, S.H.,MHum selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan pasal 340 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunhan berencana. Penelitian dilaksanakan di Malang, yaitu Pengadilan Negeri Malang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (Dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP dan Subsidair Pasal 338 KUHP Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan pasal 340 KUHP dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 188/Pid.B/2013/PN.Malang. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.