Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/592
Title: | Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Riil Terhadap Benda Tidak Bergerak Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata No. 138/Pdt.G/2003/Pn.Mlg. (Di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Malang) |
Authors: | Silalahi, Hermanto Susanti, Diah Imaningrum Pasaribu, Regina Elisabet |
Keywords: | Eksekusi Riil Penundaan Eksekusi Riil Upaya Hukum penundaan eksekusi riil |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | Dalam skripsi ini terdapat kekosongan hukum dimana tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang penundaan dari Eksekusi Riil,berdasarkan kasus dari perkara perdata yang diteliti oleh penulis yaitu perkara perdata nomor 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. rumusan masalah tentang apakah penundaan eksekusi riil terhadap benda tidak bergerak pada perkara perdata yang telah disebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dimenangkan dalam kasasi karena penundaan eksekusi pada putusan perkara perdata nomor 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kasus dengan menelaah pada kasus perkara perdata no 138/Pdt.G/2003/PN.MLG. Hasil dari penelitian adalah tidak ada aturan ataupun hukum khusus yang mengatur tentang penundaan Eksekusi Riil, aturan penundaan dibuat oleh para pihak yang sudah punya persetujuan tentang ditundanya eksekusi. Adapula alasan-alasan ditundanya eksekusi dalam perkara perdata tersebut adalah alasan perikemanusiaan, alasan karena Derden Verzet dan objek eksekusi masih dalam perkara lain, Untuk upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang menang adalah meminta pengadilan melaksanakan sita jaminan agar hak yang melekat dari objek tersebut tidak berpindah kemudian meminta pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi tanpa menerima alasan apapun yang bisa menunda jalannya eksekusi. Kesimpulan dari penulisan ini adalah tidak adanya hukum yang mengatur tentang penundaan dari Eksekusi Riil dan tidak ada upaya hukum yang lebih tegas bagi pihak yang menang dalam perkara tetapi pada eksekusinya terjadi penundaan. Saran untuk pemerintah sebaiknya menambahkan pasal tentang penundaan eksekusi tidak hanya tentang pengertian dari eksekusi, untuk para pihak sebaiknya tunjukkan itikad baik dalam pelaksaan eksekusi. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/592 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201541018 - Regina Elisabet P. Cover.pdf | 497.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201541018 - Regina Elisabet P. bab_1.pdf | 354.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201541018 - Regina Elisabet P. bab_2.pdf Restricted Access | 654.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201541018 - Regina Elisabet P. bab_3.pdf Restricted Access | 401 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201541018 - Regina Elisabet P. bab_4.pdf | 223.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.