Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance

Abstract

Kola Malang memiliki salah satu ikon wisaia kolonial berupa Kayuiangan Heritage. Karena banyak penduduk Malang yang berasal dari daerah lain. peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan masalah parkir, Tindakan beberapa petugas parkir yang melanggar hukum membuat banyak orang kesal. Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan pada lahan parkir, antara lain karcis parkir yang tidak selalu diberikan kepada pengguna jasa parkir, karcis yang tidak dipenanggungjawabkan, kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu dan batasan parkir, serta kurangnya edukasi kepada petugas parkir oleh dinas terkait. Penulis (tertarik untuk merumuskan masalah, yaitu: bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang. dan: bagaimana penyelesaian masalah petugas purkir untuk rnewujudkan tala kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data Iriangulasi Metode, Triangulasi Sumber Data, dan Mix Method. Hasil penelitian diperoleh dari kuesioner dengan teknik purposive sampling, bahwa Perda tersebut telah diterapkan secara efektif. Sampel berjumlah 10 orang dan populasi 20 orang perugas parkir resmi di Kayutangan Heritage. Wawancara juga dilakukan dengan instansi terkait, yaitu Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, dan observasi di lokasi penelitian. Meskipun Perda tersebut sudah efektif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya mernperjelas substansl perda dalam hal pengunaan atribut, praktik pernberian karcis, pemetaan lokasi parkir dan rambu-rambu, serta penerapan sanksi alas penyimpangan terhadap perda tersebut. Dengan demikian, penulis rnemberikan saran kepada Pemerintah Kota Malang, Dinas Perhubungen Kota Malang, petugas parkir, dan masyarakat umum bersama­ sama membenahi dan menyempurnakan pelaksanaan Perda tersebut agar terwujud kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.